Jelang Pengumuman PDIP, Ahok: Pak Hasto Minta Saya Kosongkan Jadwal

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diminta kosongkan jadwal pada sore hari ini, Selasa (20/9/2016), oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Ahok setelah melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan Djarot Saiful Hidayat, Senin (19/9/2016) malam.

Djarot kepada Ahok menyampaikan permintaan Hasto. Bahwa akan ada pengumuman pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

"Saya hanya disampaikan tadi malam, bahwa malam ini akan ada pengumuman di DPP PDIP, diharapkan kalau bisa saya kosongkan waktu, siapa tahu diundang, suruh datang ke pengumuman itu. Dia meminta saya untuk mengosongkan jadwal saya, dari Pak Hasto," ujar Ahok di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Selasa (20/9/2016).

Menurut Ahok, pengumuman akan disampaikan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan. Djarot kepada Ahok juga menyampaikan, PDIP memang belum memberikan keputusan pasti siapa yang akan diusung

"Pak Djarot bilang, ini keputusan belum diputus, tapi besok, kalau bisa jangan ada acara, siapa tahu ada dipanggil," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

PDIP akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung dalam Pilkada DKI 2017 pada malam ini, Selasa (20/9/2016).

"DPP PDI Perjuangan memastikan akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wagub DKI pada Selasa, 20 September 2016, pukul 20.00," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Senin (19/9/2016).

Pengumuman cagub dan cawagub DKI itu dilakukan berbarengan dengan calon pimpinan di daerah lain. Adapun bakal cagub dan wagub yang akan diusung oleh PDI-P, kata Hasto, telah mengikuti tahapan serta uji kelayakan yang ada di internal PDI-P.

"Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistematik yang dimulai dari uji kelayakan dan kepatutan. Pemetaan politik, pelatihan manajer kampanye, pelatihan TOT saksi, dan sekolah para calon kepala daerah," kata Hasto.