TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara politik keinginan PDIP membentuk tim pemenangan sendiri akan sangat tidak menguntungkan bagi pasangan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat (Djarot) .

"Sebab, hal itu dapat menciptakan problem soliditas diantara partai-partai pengusung pasangan calon tersebut," ujar Pengamat Politik Said Salahudin kepada Tribunnews.com, Senin (26/9/2016).

Menurut Said, kalau sampai ada lebih dari satu tim pemenangan dan masing-masing tim itu kemudian bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dibawah satu garis komando maka ini bisa berpotensi menggangu rencana besar strategi pemenangan dari pasangan calon petahana tersebut.

Tidak hanya itu, lanjutnya, ada pula potensi munculnya gesekan bahkan perpecahan diantara partai-partai pengusung Ahok-Djarot yang lain.

Bahkan menurutnya, PDIP bisa dituding macam-macam nantinya.

"Jadi saran saya sebaiknya tidak perlulah PDIP membentuk tim pemenangan sendiri," kata Said.

"Mereka melebur saja dalam tim pemenangan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Pak Ahok bersama Golkar, Hanura, dan Nasdem," Said melanjutkan.

Apalagi secara hukum kedudukan PDIP dan ketiga partai yang lain dalam pencalonan pasangan Ahok-Djarot adalah sama.

Tidak ada istilah pengusung utama, pengusung kelas dua, dan seterusnya.

"Keempat partai itu sama-sama disebut sebagai pengusung, tanpa tingkatan," jelasnya.

Bahwa jika dengan melebur dalam tim pemenangan yang sudah ada kemudian PDIP menginginkan posisi Ketua Tim Kampanye, menurutnya, itu terbilang wajar dan masuk akal.

Karena faktanya memang PDIP adalah partai yang memiliki basis dukungan pemilih lebih luas jika dibandingkan dengan Golkar, Hanura, dan Nasdem jika dilihat pada hasil perolehan suara Pemilu 2014.

Begitupun jika dilihat dari segi kepemilikan kursi DPRD DKI Jakarta yang menjadi syarat pencalonan pasangan Ahok-Djarot. PDIP adalah partai yang memiliki kursi DPRD lebih banyak dibandingkan dengan Golkar, Hanura, dan Nasdem.

"Jadi secara politik saya kira bisa dimengerti jika PDIP, misalnya, hanya sekedar menginginkan posisi Ketua Tim Kampanye Ahok-Djarot, walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan," ucapnya.

Sebagai contoh, pada Pilpres 2014, walaupun Golkar menjadi partai peraih suara dan kursi DPR terbesar dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo-Hatta, partai tersebut merelakan posisi Ketua Tim Kampanye justru diberikan kepada orang lain.

Sebelumnya, PDIP segera membentuk tim pemenangan internal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI 2017. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, tim tersebut di luar dari tiga partai yang telah mengusung Ahok.

"Kami sekarang membentuk tim kampanye di internal PDIP yang akan bertanggungjawab menggerakkan seluruh simpatisan, anggota dan kader termasuk kerjasama terhadap seluruh sumberdaya yang dimiliki PDIP," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (25/9).

Kata Hasto, tim yang diusung oleh PDIP memiliki tugasnya masing-masing. Termasuk yang berkampanye di media sosial.

"Masing-masing kan punya tugas sendiri-sendiri, ada tim yang bergerak di Sosmed, ada tim yang bergerak berdasarkan segmen tertentu," ujarnya.

Namun, lanjutnya, tim tersebut akan terus berkomunikasi dengan ketiga partai pengusung Ahok-Djarot. (*)