TRIBUNNEWS.COM, ‎JAKARTA  - Mogok kerja yang telah berlangsung selama lima hari oleh nelayan, buruh, dan anak buah kapal (ABK) telah berdampak luas khususnya bagi para pemindang yang kekurangan pasokan ikan.

Padahal Presiden Jokowi menginginkan dunia kemaritiman Indonesia semakin maju dengan  stok ikan yang meningkat, dan memanfaatkan industri perikanan untuk kesejahteraan nelayan, memenuhi konsumsi ikan lokal serta mendatangkan devisa ekspor.

Kapal ikan tidak melaut karena perijinan kapal yang tidak selesai berbulan-bulan. Pabrik dan cold storage tutup karena tidak kuat menanggung kenaikan tarif sewa lahan sebesar 450% lebih. Ini menjadi masalah dalam sistem kemaritiman Indonesia.

"Kami minta Perum Perindo memberikan solusi bagaimana agar kami bisa tetap bekerja. Kalau bahan baku tidak ada, bagaimana bisa kami buat ikan pindang. Sementara konsumen se-Jabodetabek dan Jabar sangat membutuhkan ikan pindang," tutur Ketua PPIP (Paguyuban Pemindang Ikan) H. Winarso dalam pertemuan dengan Perum Perindo, Jumat (14/10/2016).

Karena mereka tahu aksi tutup operasional pabrik dan cold storage di Muara Baru dipicu oleh kenaikan tarif sewa lahan yang dinaikan 450% lebih oleh pihak Perum Perindo.

Anggota PPIP yang jumlahnya ribuan ini mengaku aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru sangat berdampak pada usaha mereka. PPIP yang anggotanya kebanyakan pedagang menengah dan kecil sangat bergantung kepada Pelabuhan Muara Baru. "90 persen pedagang ikan pindang di Jabar dan Jabodetabek bahan bakunya dari Pelabuhan Muara Baru. Selain harganya murah, jenis ikannya lebih lengkap dibanding pelabuhan lainnya," tambah Hasto, pedagang ikan pindang yang membawahi 40 pengecer di pasar Kramat Jati.

PPIP juga meminta Perum Perindo untuk segera mengambil langkah yang bijaksana agar perusahaan perikanan dan cold storage kembali beroperasi. Sebab, jika mogok terus berlanjut, pedagang ikan pindang akan kesulitan mencari bahan baku

"Pendapatan kami turun hingga 50 persen. Kalau biasanya kami dapat Rp 1 juta sampai Rp 4 juta, sekarang tinggal separohnya‎. Kalau bahan baku kosong, terpaksa kami harus mencari di luar Jawa, tambah berat lagi beban kami, harapan kami bapak Presiden segera lihat kondisi kami di lapangan", keluh Indra, pedagang ikan pindang yang membawahi 25 pengecer di Pasar Minggu.

Mengenai tuntutan PPIP agar Perum Perindo meminta perusahaan perikanan kembali beroperasi, Agung menyatakan, hal tersebut bukan hak mereka. "Kalau ingin perusahaan perikanan beroperasi, ayo sama-sama kita ke perusahaan perikanan. Kita bujuk mereka agar beroperasi kembali," katanya.

Dalam pertemuan itu PPIP juga meminta izin untuk membuka kantor cabang di Pelabuhan Muara Baru. Oleh Perum Perindo, PPIP dimintakan membuat proposal.

"Ya kami akan memberlakukan tarif sewa lahan sesuai core bussines. Mereka kan peruntukkannya bisnis jadi ya harus sesuai tarif yang berlaku," tandasnya.

Perum Perindo juga membuka kesempatan untuk berdialog kembali dengan perusahaan perikanan soal sewa lahan Rp 365 ribu. Bila sewa lahan dirasa memberatkan, Perum bersedia membahasnya dengan perusahaan untuk mencari angka yang pas.

"Kami juga akan meminta BPK RI untuk menghitung berapa sebenarnya tarif wajar yang diberlakukan. Ini untuk menghindari ada temuan BPK. Yang jelas Perum Perindo membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku usaha perikanan Pelabuhan Muara Baru.