Daftar Kegiatan Saat Car Free Day di Jakarta, Kini Bisa Melalui Website

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan situs resmi Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Setiap komunitas atau perusahaan yang ingin mengadakan kegiatan, bisa mendaftar melalui situs tersebut.

Situs memuat informasi perihal lokasi HBKB di lima wilayah Jakarta. Kemudian, menyediakan layanan pendaftaran bagi partisipan HBKB. Komunitas atau perusahaan yang hendak mengadakan kegiatan saat HBKB, bisa langsung mendaftar melalui situs hbkb.jakarta.go.id.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, perlu ada perkembangan yang baik dalam pelaksaan HBKB. Dia melihat masih ada pedagang kaki lima yang berjualan, tapi tak tertata. Kemudian, masih ada pihak tertentu, yang memanfaatkan area HBKB untuk mengadakan kegiatan politik praktis.

Padahal, ucap Djarot, sesuai Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016, tentang pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, tak diperbolehkan adanya kegiatan bernuansa politik, serta orasi atau ajakan yang bersifat menghasut.

Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni, dan budaya. Sebab, sesuai tujuan awal, adanya HBKB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan polusi.

"Berjualan boleh, tapi harus ditata. Yang tidak boleh itu, ada kegiatan politik praktis, jenuh kita. Karena CFD untuk warga berinteraksi positif, jangan dibawa ke politik praktis untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar Djarot saat memberikan kata sambutan di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, inovasi berupa situs HBKB diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat bisa mendaftar kapan pun dan dimana pun.

Andri berharap, adanya situs dapat mengurangi pungutan liar yang sempat ditemukan saat HBKB berlangsung. Pungli itu dilakukan oleh seorang Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum terhadap pedagang kaki lima atau organisasi yang melangsungkan kegiatan.

"Partisipan tidak dipungut biaya. Saat ini, masyarakat banyak terganggu, justru malah jadi festival kaki lima terpanjang," ucap Andri.