TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mempersilahkan warga melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (4/11/2016).

Namun, dia memberi pesan agar tidak merusak sarana fasilitas umum yang saat ini sudah baik.

"Demo itu bagian dari demokrasi, itu boleh-boleh saja, kita hargai. Hanya saya menghimbau agar tertib dan tidak anarkis," kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Dia mengatakan setiap aspirasi dari warga, tentunya akan didengarkan pemerintah.

Sumarsono mengatakan pihaknya akan mememberikan dukungan dalam rangka pengamanan saat aksi long march dan unjuk rasa.

Selain itu, para pemangku kepentingan juga dirangkul untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

"Antisipasi pengamanan sebagai suporting yang sudah dilakukan kepolisian," katanya.

Menurut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan FKUB.

"Satpol PP tanggal 2 November akan ada apel siaga, mengecek, mengontrol terkait keamanan," tutur dia.

Dia menambahkan estetika keindahan kota Jakarta jangan dirusak pada saat demo.

Ratusan aparat kepolisian dan TNI akan mengamankan aksi demo tersebut.

"Saya minta pada Jakarta Pusat asal tidak merusak estetika taman. Karena isu demo 4 November sudah merebak," ucapnya.

Dia menegaskan dalam aksi demo kegiatan pemerintahan akan tetap berjalan. Dia pun menegaskan kalau ada PNS DKI yang ikut aksi demo akan diberikan sanksi tegas.

"PNS harus netral. Yang demo itu tidak etis, kita tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung. Saya pastikan pegawai Pemprov DKI tidak akan ada yang demo," ungkapnya.

Kerukunan umat beragama yang pluralis, kata dia, yang harus tetap dijaga.