TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengimbau masyarakat DKI Jakarta agar cerdas memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan keberanian mengatasi kemacetan.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, menyarankan masyarakat memilih pasangan calon yang bersedia menandatangani pernyataan akan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Sejauh ini, dia menilai, ketiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta belum menunjukkan kepedulian mengenai lalu lintas ibu kota. Sehingga belum ada indikasi akan terwujud Kamseltibcar Lantas di jalan kota Metropolitan itu.

"Padahal masalah kemacetan lalu lintas merupakan prioritas utama yang harus diatasi. Sebab kemacetan sudah mengganggu aktifitas dan kreatifitas masyarakat, bahkan menimbulkan kerugian materi yang sangat besar akibat pemborosan penggunaan bahan bakar," ujar Edison Siahaan, Minggu (13/11/2016).

Dia menjelaskan, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan sekaligus cermin budaya dan potret modrenitas sebuah bangsa.

Sehingga masyarakat yang sejahtera, makmur, pasti berada dalam negara yang pemerintahannya sudah mampu mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas.

"Sulit mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jika pemerintahnya tidak mampu mewujudkan Kamseltibcar," kata Edison.

Menurut dia, Kamseltibcar akan terwujud apabila disertai untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakatnya. Namun, Kamseltibcar sulit terwujud, apabila hanya melakukan pembangunan fisik maupun teknologi lalu lintas.

Kecanggihan teknologi lalu lintas menjadi tidak berarti, apabila masyarakatnya belum memahami dan menjadikan ketertiban serta keselamatan lalu lintas sebagai kebutuhan yang wajib dilaksanakan.

ITW meragukan kepedulian, pemahaman dan kemampuan maupun kompentensi para pasangan cagub DKI untuk bisa mewujudkan Kamseltibcar.

Artinya,kata Edison, beberapa tahun ke depan kondisi lalu lintas dan angkutan transportasi umum di ibukota Jakarta masih tetap menjadi permasalahan serius.

Ini karena pasangan cagub terpilih, akan melakukan upaya yang serupa dengan pemerintahan sebelumnya. Yaitu upaya-upaya yang sarat dengan proyek. Seperti pembangunan ruas tol dalam kota, ERP dan berbagai kebijakan sebagai upaya menarik restribusi dari masyarakat.

Sejatinya, Edison menjelaskan, dalam kondisi lalu lintas yang sudah pada posisi gawat darurat, pemerintah harus melakukan tindakan revolusioner,seperti moratorium penjualan kendaraan baru dalam jangka waktu tertentu.

Serta menata kembali persyaratan kepemilikan kendaraan dan melakukan rekayasa lalu lintas yang secara signifikan bisa mengurai kemacetan.