TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perkampungan di RT 06 dan 07 RW01 Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur hanya menyisakan puing-puing bangunan pasca-penertiban yang dilakukan ratusan personel gabungan, Selasa (15/11/2016) pagi.

Sebanyak 53 rumah di sana digusur lantaran berdiri di bantaran Sungai Ciliwung.

Tidak lama lagi, normalisasi sungai kawasan itu akan segera dilakukan.

Sebelumnya, puluhan warga sudah membongkar rumah mereka sendiri sejak beberapa pekan lalu.

Mereka yang membongkar sendiri itu yang mendapat jatah kunci rusun sebagai tempat relokasi.

Dulunya, kawasan itu padat penduduk. Setidaknya, kata warga setempat bernama Solihin (37), sekitar 500 warga mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RT itu, pada pemilihan presiden beberapa tahun lalu.

Usai penertiban itu, ratusan warga terbengkalai. Tidak lebih 30 kepala keluarga saja yang mendapat jatah relokasi ke rumah susun Rawa Bebek.

Sisanya, sudah mencari kontrakan di kawasan lain.

Sebagian malah masih bertahan di lokasi penggusuran karena belum punya uang untuk mengontrak rumah.

Puluhan orang itu hanya berkumpul di dekat tumpukan barang mereka.

Dari jarak sekitar 20 meter, mereka menyaksikan alat berat menggerus bangunan tempat tinggal mereka, tempat mereka mengukir kenangan selama puluhan tahun.

"Rumah kami dihancurkan mungkin kami bisa ikhlaskan. Tapi minimal ada sisi kemanusiaan. Kasihan warga yang tak punya uang dan tak dapat jatah rusun. Mereka sekarang bingung mau tinggal di mana. Mereka juga orang asli sini," kata Solihin kepada Warta Kota di sela penertiban.

Solihin sebenarnya mendapat jatah rusun. Namun, ia bersama dua warga lain menolak.

Kini ia masih bertahan bersama puluhan warga lain yang tak mendapat jatah relokasi ke rusun.

Selagi berbincang dengan Warta Kota, pandangan matanya tak lepas memerhatikan puluhan anggota Satpol PP yang sedang merobohkan rumahnya.

"Kalau ada uang kerohiman, mungkin bisa membantu warga yang tak direlokasi untuk cari kontrakan sendiri. Saat ini, lihat saja, teman-teman kami bingung mau tidur di mana," terangnya diamini puluhan warga lain yang sedang berkumpul.

Warga juga menilai penertiban itu dilakukan berlebihan, dengan menerjunkan ratusan personil. Padahal, warga sama sekali tidak melakukan perlawanan.

"Sekali lagi kami bertanya, dimana letak sisi kemanusiannya kalau seperti ini?"

Terkait pilkada pada 12 Februari nanti, warga susah tidak memikirkannya.

Bagi mereka siapapun pemimpinnya, orang susah tetap akan susah. Janji kampanye untuk menyejahterakan rakyat hanya sebatas isapan jempol.

"Mayoritas warga sini milih Pak Jokowi-Ahok saat pilgub. Saat pilpres, kami pilih Pak Jokowi juga. Janji untuk berpihak pada rakyat kecil cuma janji kampanye saja," katanya.

Ditanya soal hak pilih mereka nanti, dengan kompak warga berteriak, "Golput. Kami tidak akan pilih siapa-siapa!"

Sementara itu, Lurah Cawang Haerudin berjanji akan membantu warga agar bisa berkontribusi dalam pilkada nanti.

"Sudah koordinasi dengan dukcapil untuk segera jemput bola ke rusun merubah alamat KTP warga yang direlokasi di sana. Nanti mereka bisa nyoblos di TPT rusun. Sedangkan warga lain yang masih mengontrak di sini, nanti bisa memberikan hak suara di TPS RT08," jelasnya. (fha).