Anggaran Fantastis Sopir dan Bensin Dewan Disepakati Sumarsono dan DPRD DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan besaran APBD DKI Jakarta senilai Rp 70,19 triliun.

Anggaran sekretariat dewan senilai Rp 143 miliar lebih pun menjadi sorotan.

Terdapat sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut.

Satu diantaranya, penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Termasuk anggaran untuk penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680.

Anggaran fantastis yang dibahas bersama pemerintah dan telah disahkan diantaranya penyediaan jasa makanan dan minuman DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450.

Sementara penyedia jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor dialokasikan Rp 2.280.504.804.

Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas DPRD DKI Jakarta mendapatkan Rp 3.699.506.160.

Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter.

Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.

Pengamat Politik Sebastian Salang menyoroti pembahasan APBD DKI tersebut, lantaran anggaran senilai Rp 70 triliun lebih ini dibahas dalam waktu singkat oleh Sumarsono bersama DPRD.

Salang tak yakin Sumarsono mampu mencermati anggaran yang begitu banyak.

"Kalau itu dipelajari dengan cermat, maka bisa menghindari duplikasi anggaran, anggaran di-markup, lalu proyek yang pemborosan, kaya gitu-gitu apakah ini sudah dicermati atau tidak," katanya.

Ia menyebut hebat bila semua dicermati secara baik dalam waktu singkat.

"Kalau sudah dicemati hebat sekali," kata dia.

Sementara terkait adanya anggaran yang tidak diusulkan pemerintah, seperti pemeliharaan kolam capai Rp 500 juta, tapi disahkan, menurut dia, itu bisa saja terjadi.

Artinya, kata dia, Plt Gubernur DKI merasa tidak ada masalah dengan usulan DPRD itu.

"Asumsi dasar anggaran sudah diserahkan ke DPRD, maka di pemerintah sudah dianggap selesai," katanya.

Tapi, kalau ternyata misalnya proses pembahasan ada tambahan anggaran di luar yang diusulkan, pemerintah bisa mengajukan keberatan.

"Tapikan ini tidak terjadi, sudah diketok, artinya pemerintah tidak ada masalah, DPRD juga tidak masalah," jelas dia.

Salang mengatakan bisa saja diduga ada banyak tambahan anggaran proyek diusulkan sudah masuk di anggaran dan Plt Gubernur DKI tidak mencermati dengan sangat detail.

"Saya tidak yakin Plt cermati secara detail dengan waktu secara singkat, Plt berani sekali," kata Sebastian.