TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan memberi waktu dua bulan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbaiki Terminal Terpadu Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

Agar nantinya terminal tersebut, bisa menjadi terminal standar internasional.

Menteri Perhubungan, Budi Karya mengatakan terminal tersebut akan menjadi terminal percontohan seluruh Indonesia. 

Salah satunya dengan cara pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terminal Terpadu Pulogebang.

"Pengelolaan terminal akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara ilegal, BLUD itulah yang ideal mengelolanya. Jadi, pengelolaan tidak lagi membebani anggaran daerah," kata Budi, saat melakukan soft launching terminal tersebut, Rabu (28/12/2016).

Namun, sambil berproses pembentukan BLUD tersebut, pihaknya akan menindak tegas bus AKAP yang masih beroperasi di terminal bayangan. Dengan pemberian sanksi pencabutan izin trayek kepada pelanggar.

"Kami juga akan perbaiki akses di sini. Memang sudah lima tahun belum dilakukan. Salah satu caranya kami akan memberikan 20 feeder dari daerah pemukiman menuju Terminal Pulogebang secara gratis," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan bahwa perawatan terminal ini, setiap tahun, mencapai Rp 20 miliar. 

Namun, dengan dibentuknya BLUD, maka semua perawatan akan didapat dari pengelolaan. 

"Pak Menteri hanya berpesan agar dengan BLUD, pengelolaan haru lebih profesional," katanya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, dia optimis dalam waktu dua bulan, BLUD mampu memperbaiki seluruh permasalahan di terminal tersebut.

"Memang pada awalnya BLUD membutuhkan anggaran. Tapi nantinya terminal ini akan mampu menghasilkan pendapatan lebih dari Rp 10 miliar per tahun," katanya.

Jumlah tersebut, merupakan hanya pendapatan dari media promosi saja. Mulai dari spanduk maupun videotron.

Karena itu, dengan pendapatan tersebut, maka bisa digunakan untuk peningkatan pelayanan transportasi, seperti pembelian bus, park and ride, subsidi busway, dan lainnya.