TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono kembali bikin kejutan.

Kali ini mantan Kadis Pertamanan dan Pemakaman dulu distafkan Ahok kini dipromosikan, Jumat (6/1/2017).

Mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati kini menjadi Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara.

"PNS yang dulu eselon II lalu di-grounded, sekarang diangkat lagi jadi eselon II ada satu orang yaitu Bu Ratna Diah," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/1/2016).

Berdasarkan catatan Tribunnews.com Ratna Diah Kurniati dipecat dari jabatannya sebagai Kadis Pertamanan dan Pemakaman karena kasus batu nisan tanpa isi.

Berawal dari kecurigaan (saat itu) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kebijakannya agar Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta segera menerapkan sistem pemakaman online.

"Kami perintah ke sini, dia sengaja pelan-pelan kerjain, saya marahi lagi, dia tahu kok (kesalahannya apa). Persoalannya di DKI ini, dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/6/2016) lalu.

Salah satu tujuan penerapan sistem pemakaman online adalah untuk mengurangi praktik pungli. Namun hingga saat itu belum terlaksana.

Ahok menengarai hal tersebut sengaja dilakukan.

Dan setelah ia lakukan menyelidikan mendalam Ahok menemukan kejanggalan.

Ahok menemukan banyaknya calo makam serta tak sedikit jumlah makam fiktif.

Di TPU Karet Bivak contohnya, banyak makam tak berpenghuni dan hanya dipasang batu nisan saja.

Ahok berharap setelah sistem itu berjalan, tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas atau penjaga makam di DKI.

Masih banyaknya pungli di sejumlah pemakaman, membuatAhok kembali menilai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati tidak becus dalam bekerja.

"(Kepala dinasnya) perlu dievaluasi. Mungkin juga (akan kita ganti kadisnya)," kata dia beberapa waktu lalu.

Ahok menekankan penggunaan sistem online untuk menanggulangi pungli.

"Sudah kami terus tekankan pakai sistem elektronik. Sudah mulai seharusnya dari tahun lalu," kata Ahok.

Melalui sistem pemakaman online, masyarakat bisa mengecek ketersediaan lahan makam di semua TPU yang ada di Jakarta.

Makam yang sudah terisi dan makam yang masih kosong akan terlihat melalui data yang ada di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.

"Kita temukan banyak sekali makam-makan yang fiktif. Jadi ada batu nisan segala macam‎ itu belum pasti itu ada isinya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016) lalu.

Ahok menyatakan kebanyakan makam fiktif terjadi di barisan depan setiap pemakaman.

Bila ada orang yang ingin memakamkan di depan, tinggal melakukan lobi-lobi dengan petugas Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

"Jadi ada batu nisan belum pasti itu ada isinya, makanya kalau ada yang nyogok, ditaruh di depan. Makanya kita sekarang mau petakan, kita udah ada sistemnya, nanti keliatan, siapa yang minta," kata Ahok.

Makam Fiktif dibantah

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati sebelumnya membantah kalau ada makam fiktif.

Menurutnya itu terjadi dulu tapi sekarang sudah tak ada.

Ia mengaku pernah mendapat permintaan dari seorang warga yang memesan lahan makam untuk orang tuanya yang belum meninggal.

Ratna menyampaikan hal itu ketika menanggapi adanya makam fiktif di sejumlah tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta.

Makam fiktif adalah makam yang keberadaannya hanya sebagai penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan.

"Jadi ada nih yang telepon ke saya, dia mau pesan buat makam orang tuanya. Saya tanya emang bapak ibunya udah meninggal belum. Katanya belum," kata Ratna saat dihubungi, Jumat (10/6/2016) lalu.

Saat mengetahui hal itu, Ratna mengaku langsung menolak permintaan warga tersebut.

"Kalau sudah meninggal baru boleh. Tapi kalau belum meninggal ya enggak bisa. Pokoknya tidak ada lagi pesan makam di Pemprov DKI," ujar Ratna.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelum mengaku bahwa dia mendapat laporan soal makam fiktif di sejumlah TPU di Jakarta.

Namun, Ratna meyakini saat ini sudah tidak ada lagi makam fiktif di Jakarta. Ia mengatakan, saat ini pemesanan makam sudah dilakukan secara online.

"Dulu memang ada di Tanah Kusir, Pondok Kelapa, Karet Bivak, ya makam-makam favoritlah. Pondok Rangon juga. Tapi sekarang udah enggak ada lagi."

"Kalau ada oknum yang melakukan itu, ya kami pecat. Ada yang pernah begitu PHL (pekerja harian lepas), sudah kami pecat," ujar Ratna.

Karena hal inilah ia kemudian dicopot Gubernur DKI Jakarta dari jabatannya pada Kamis (16/6/2016).

Alasan dipromosikan

Mengutip Kompas.com ada beberapa PNS DKI Jakarta yang dulu distafkan oleh Ahok, kini dipromosikan kembali.

Satu di antaranya Ratna Diah Kurniati.

"PNS yang dulu eselon II lalu di-grounded, sekarang diangkat lagi jadi eselon II ada satu orang yaitu Bu Ratna Diah," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/1/2016).

Berbeda dengan catatan sebelumnya Ratna distafkan Ahok lantaran kasus makam fiktif namun Agus Suradika mengatakan kalau Ratna dijadikan staf karena kasus lahan Kedubes Inggris.

Menurutnya Ratna dijadikan staf karena tidak berhasil membeli lahan eks Kedubes Inggris di dekat Bundaran HI.

Ketika itu, Ratna sempat membuat Ahok marah dalam sebuah rapat.

Ahok disambangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam T Malik.

Moazzam menanyakan perihal pembelian lahan tersebut. Soalnya, Deutsche Bank ingin membeli dengan harga lebih mahal.

Ratna, yang ikut serta dalam pertemuan Basuki dengan Moazzam, disebut-sebut sempat menangis karena Ahok memarahinya.

Setelah dijadikan staf, Agus mengatakan kinerja Ratna tetap dipantau.

"Ternyata selama menjadi staf, dia bagus kerjanya. Kemudian di Inspektorat juga tidak ada catatan pelanggaran terkait integritas," kata Agus.

Agus mengatakan, sistem perombakan PNS DKI mengikuti konsep yang pernah disampaikan Ahok.

Ahok sering mengatakan, PNS DKI saat ini bagaikan bermain ular tangga.

Mereka yang berada di jabatan tinggi, bisa diturunkan jika dinilai berkinerja buruk.

Namun mereka bisa naik kembali jika ternyata berkinerja baik.

Di Pemprov DKI, kata Agus, PNS bisa kembali dipromosikan asalkan tidak memiliki riwayat pelanggaran yang berkaitan dengan instegritas, misalnya korupsi atau terlibat kasus hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memiliki alasan ketika mempromosikan PNS DKI yang sebelumnya distafkan Ahok.

Sumarsono mengatakan, tidak selamanya orang yang berkinerja buruk tidak bisa memperbaiki kesalahannya.

"Janganlah seseorang itu tidak diberi harapan sepanjang hidupnya, masa sekali distafkan sampai mati mereka distafkan terus. Jangan menghukum orang sepanjang hidupnya," kata Sumarsono. (*)