TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengecam keras aksi pemukulan dan pengeroyokan Kader PDIP yang diduga dilakukan sekelompok massa FPI.

Indonesia adalah negara hukum, aksi kekerasan dan main hakim sendiri sama sekali tidak bisa dibenarkan.

"Tindakan kekerasan itu tidak manusiawi dan merusak peradaban. Terlebih jika kekerasan itu masih ada hubungannya dengan agenda pemilihan Gubernur yang sekarang sedang berlangsung. Pengeroyokan itu merusak demokrasi, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran  manapun," kata Hasto dalam keterangan persnya, Sabtu (7/1/2017).

Menurut Hasto, kekerasan yang terjadi belakangan ini sama sekali tidak berkepribadian Indonesia yang dikenal santun dan toleran.

"Ini gejala yang membuat kita cemas dan harus benar-benar kita waspadai," kata Hasto.

Hasto juga menyoroti aksi-aksi melanggar hukum lain yang dilakukan oleh FPI seperti penghadangan kegiatan blusukan Ahok beberapa hari lalu.  Pimpinan FPI harus bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya di lapangan.

Hasto meminta aparat keamanan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pengeroyokan  dan penghadangan kegiatan calon gubernur petahana itu diproses secara hukum sesegera mungkin agar tidak terulang di masa depan.

"Demikian halnya KPU dan Bawaslu tidak boleh berdiam diri," ucap Hasto.

Jika FPI tidak melakukan langkah-langkah kongkrit meredam aksi sepihak anggotanya dan kepolisian tidak bertindak sesuai kewenangannya, Hasto khawatir itu akan memancing reaksi dari kelompok lain. 

Meski demikian Hasto menyerukan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk memercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian.

"Kami percayakan kepada proses hukum, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Meskipun demikian, sebagai Partai yang solid kami tidak pernah takut," kata Hasto.

Hasto juga meminta kepada seluruh kader dimanapun harus menahan diri dan menjaga peradaban demokrasi yang baik dengan tidak melakukan hal yang sama dengan anggota FPI.

"Tunjukkan bahwa kita warga begara yang beradab dan taat hukum. Kita berikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan kebenaran hukum di atas prinsip keadilan, dan negara tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri," tutur Hasto.