TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno kembali merilis jumlah dana yang masuk dan digunakan‎ dalam kampanye Pilkada DKI.

Hingga 31 Desember 2016, jumlah dana yang masuk ke pasangan nomor urut tiga tersebut mencapai Rp 46,7 miliar.

Jumlah dana tersebut berasal dari lima unsur yakni partai Gerindra Rp 750 juta, PKS 350 juta, Anies Baswedan Rp 400 juta, Sandiaga Uno Rp 44, 851 miliar, dan badan hukum Rp 358 juta.

‎

Baca: Anies-Sandi Habiskan Rp 42 Miliar untuk Kampanye, Buat Biaya Apa Saja? Ini Rinciannya

Cawagub Sandiaga Uno mengatakan dibukanya dana kampanye sebagai bentuk keterbukaan dalam mengikuti Pilkada DKI.

Tanpa menjelaskan rinci, Sandi mengaku sudah lelah dengan bentuk pelaporan dana kampanye yang dimanipulasi.

"Saya capek melihat pelaporan dana kampanye diselubungi-selubungi. Yang nyumbang hanya11-12 orang dilaporkan menjadi ribuan. Kalau saya, yang ada sampaikan," kata Sandi di Posko pemenangannya di Jalan Melawai, Jakarta Selatan, (12/1/2016).

Sandi mengatakan dengan laporan dana kampanye yang dirilisnya tersebut, pihaknya sudah terbuka jika belum ada pengusaha yang menyumbangkan dananya.

Kalau hanya untuk pencitraan, menurut Sandi, dirinya bisa saja menggunakan ribuan nama karyawannya untuk ditulis sebagai donator.

‎"Teman-teman saya banyak (menyuruh) menggunakan nama karyawan karena saya banyak karyawan, mungkin bisa digunakan untuk menyumbang, tapi saya tidak gunakan," katanya.

Menurut Sandi, laporan dana kampanye yang dimanipulasi sangat tidak baik untuk pembelajaran politik.

Demokrasi yang baik, kata Sandi, adalah demokrasi yang mengusung keterbukaan.

"Tranparansi jangan dikualifikasi. Kalau satu ya satu jangan direkayasa, b‎iar nanti masyarakat menilai sendiri‎," pungkas Sandi.