TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat mengatakan masih terjadi penghadangan terhadap dirinya dan pasangan cagubnya petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun sisa waktu jelang pilgub DKI kurang dari sebulan.

"Masih terjadi beberapa penghadangan atau pembubaran, kalau menurut saya," ujar Djarot, usai blusukan di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Ia pun menjelaskan penolakan yang terjadi terhadap dirinya.

Djarot mengaku sempat ditolak sejumlah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat, beberapa waktu yang lalu.

Penolakan tersebut terjadi usai dirinya menghadiri pengobatan gratis yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan.

Usai blusukan di Tambora kata Djarot, pengobatan gratis tersebut terpaksa dibubarkan lantaran PDIP menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

"Yang kemarin di Tambora kalau nggak salah (tempatnya), saya (blusukan) di situ nggak ada masalah, namun ketika saya pindah ke tempat lain, katanya (Tambora) diserbu oleh sekelompok ormas tertentu," kata Djarot.

Menurutnya, adanya penolakan tersebut menciderai sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

"Ini menurut saya sistem demokrasi yang tidak beradab, tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila," ujar Djarot.

Mantan Walikota Blitar itu pun meminta aparat kepolisian tegas dalam menindak oknum yang berani menghambat kampanye.

"Makanya, pemerintah, Bawaslu dan aparat kepolisian harus tegas," kata Djarot.

Selain memaparkan kasus penolakan yang terjadi di Tambora, Djarot pun menyebutkan kasus penolakan berujung pemukulan pada Wakil Ketua Ranting PDIP kelurahan Jelambar, yang hingga kini seorang pelaku lainnya masih buron.

"Ketika kami dihadang, kemudian satu orang dijadikan tersangka, sekarang dia DPO belum ketangkep, cari dong," ujar Djarot.

Ia pun berharap polisi dapat segera menemukan pelaku tersebut.