TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi diminta bersikap fair mengusut dugaan korupsi Dana Bansos DKI di Kwarda Pramuka Tahun 2014-2015.

Untuk diketahui calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait perkara tersebut.

"Kita akan terus kawal pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim. Kami berharap agar pemeriksaan berjalan fair, adil dan transparan. Apabila di dalam prosesnya nanti kami nilai ada indikasi kriminalisasi, tentu kami akan menyikapinya dengan mengambil langkah-langkah termasuk langkah hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan,"ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Jakarta, Jumat(20/1/2017).

Didik juga meminta agar Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai Pasal 28 UU 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia.

“Polisi sebagai pengayom dan penjamin rasa aman masyarakat harus menjaga agar pilkada bisa berjalan fair, bermartabat, luber dan Jurdil. Haram hukumnya kepolisian melakukan keberpihakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepolisian tidak boleh melakukan pembiaran institusinya melibatkan diri, diintervensi dan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus lawan politik” kata Didik.

Polisi lanjut Didik tidak boleh melibatkan diri untuk berpihak dan harus menolak segala bentuk intervensi dari penguasa.

"Apabila netralitas Polri tidak dijaga, sama saja Polri melakukan pembangkangan terhadap perintah undang-undang. Seandainya itu yang terjadi Polri berkontribusi terhadap kehancuran negeri ini," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Bila sikap netralitas Polri tidak dijaga, anggapan masyarakat bahwa Polri berpihak pada salah kelompok atau kepentingan tidak terbantahkan.

“Tidak bisa disalahkan apabila ada anggapan dan dugaan bahwa polisi sedang membangun framing untuk kepentingan pihak lain, sesunggunya kalaupun dugaan ada, bisa dilakukan setelah pilkada usai. Saya berharap ini bukan bagian dari upaya kriminalisasi pilkada," kata Didik.