TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selebriti sekaligus aktivis perempuan Melanie Subono semprot Fahri Hamzah. Dalam tuntutan yang disampaikan meminta Fahri tak lagi Wakil Ketua DPR RI, Jumat (27/1/2017).

Sebuah foto bukti pelaporan sekaligus keterangan ditulis Melanie di akun Instagram miliknya.

"Lainkali JAGA MULUTMU pak @fahrihamzah ! "

Demikian keterangan yang ditulis di awal pada foto yang ia posting.

Lalu selanjutnya keterangan yang lebih rinci terkait apa pesan itu.

Ternyata apa yang diposting Melanie Subono berkaitan dengan cuitan Fahri Hamzah beberapa waktu lalu.

Cuitan Fahri Hamzah berbuntut panjang, bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba-tiba menghapus cuitannya di twitter mengenai tenaga kerja asing.

Cuitan di twitter @fahrihamzah yang berisi' Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'.

Namun cuitan ini terlanjur melukai hati banyak orang.

Satu di antaranya Migrant Care pagi tadi laporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ada tiga tuntutan dari Migrant Care untuk Fahri Hamzah.

"Lainkali JAGA MULUTMU pak @fahrihamzah !

BAHAGIA ITU :

Pagi ini KELAR Migrant Care melaporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan( MKD) dg 3 tuntutan:

1. MKD memberi teguran kpd yg bersangkutan u mnjg etika baik dlm bntk ucapan maupun tindakan serta ujaran2 tertulisnya.

2. Merekomendasikan utk penggantian Fahri Hamzah sbg ketua Timwas TKI.

3. Memberikan pertimbangan penggantian Fahri Hamzah sbg wakil ketua DPR RI.

Yes.
Jaga tuh mulut besok besok.
Saudara saudara kita punya nama sebutan lebih baik dan mereka TIDAK MENGEMIS !!!!!! #diarymel #katamel #malaikatbrengsek #melaniesubono #nyalakantandabahaya"

Demikian postingan Melanie Subono di Instagram.

Fahri dilaporkan

Seperti dilaporkan Ferdinand Waskita Reporter Tribunnews.com, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke MKD DPR.

Pelaporan itu terkait cuitan Fahri yang dinilai merendahkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Cuitan Fahri Hamzah yang telah dihapus itu berisi 'anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela'.

"Meskipun kicauan tersebut telah dihapus, pernyataan tersebut telah menimbulkan kerisauan dan kemarahan para PRT migran yang mayoritas perempuan. Apalagi hingga saat ini saudara Fahri Hamzah tidak pernah secara resmi menarik pernyataan ini disertai permintaan maaf yang tulus," kata Direktur Migran Care, Anis Hidayah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Anis menegaskan istilah babu yang digunakan Fahri Hamzah mengandung makna perendahan martabat perempuan dan profesi Pekerja Rumah Tangga yang sejak 18 Juni 2011 diakui sebagai pekerja formal melalui adopsi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT.

Melalui konvensi tersebut, Pekerja Rumah Tangga dijamin hak-haknya sebagaimana pekerja di sektor lain.

Selama ini kata Anis, Pekerja Rumah Tangga didikotomikan sebagai pekerja sektor informal yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan perbudakan.

"Maka istilah babu yang cenderung menganggap rendah manusia, terutama perempuan semata karena profesinya dan bias perbudakan sudah tidak relevan dan tidak digunakan dalam konsep perburuhan modern," kata Anis.

Anis juga mengingatkan istilah mengemis yang digunakan Fahri Hamzah telah menghina dan melecehkan profesi PRT Migran yang selama ini telah banyak menyumbang devisa.

"Sekali lagi kami menyatakan, bahwa PRT adalah pekerja bukan pengemis!" kata Anis.

Menurut Anis, penyertaan bahwa 'pekerja asing merajalela' pada kenyataannya tidak berbasis pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Migran Care, kata Anis, mengharapkan Mahkamah Kehormatan DPR RI memberi teguran kepada Fahri Hamzah untuk menjaga etika baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan serta ujaran-ujaran tertulisnya.

Kemudian, merekomendasikan penggantian Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR RI.

Menurut Anis, hal ini menjadi sangat penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan dimana sebagian besar bekerja sebagai PRT Migran, manusia dan profesi yang telah dilecehkan dan direndahkan justru oleh ketua Timwas TKI DPR, yaitu Fahri Hamzah.

"Memberikan pertimbangan penggantian Fahri Hamzah ketua DPR RI," kata Anis.

Fahri hapus tweet dan beri penjelasan

Setelah muncul berbagai protes, Fahri akhirnya menghapus tweet tersebut.

Fahri menghapus tweet tersebut karena khawatir terjadi salah paham.

"Saya menghapus supaya enggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya padahal saya nggak maksud ke arah sana, tapi nggak apa-apa sosmed kan gitu. Nggak ada masalah," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Fahri tidak mempermasalahkan isi cuitan tersebut dibully netizen. Ia menghadapinya dengan senyuman dan intropeksi diri.

"Ya Harus banyak senyum. Harus menerrima baik kriitikan orang. Instropeksi biar positif lah," kata Fahri.

Fahri lalu menjelaskan isi cuitan itu tidak berdiri sendiri. Melainkan rangkaian twitter mengenai berbagai isu nasional.

Contohnya, pencoretan bendera, pembabatan hutan, penyelundupan sumber daya alam sampai persoalan tenaga kerja.

"Jangan diputar ya. Jadi isunya itu fokus nasional. Itu memang dari semalem ngetweet kok kacau begini ya. Jadi tadi si pembawa bendera itu sudah dilepas. Ini kan polisi bekerja berdasarkan provokasi terutama dari media dan sosmed lalu dia memilih kasus-kasus untuk menyibukkan diri padahal itu enggak ada manfaatnya," kata Fahri.

Fahri juga melihat sejumlah pihak kehilangan prioritas dalam mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia pun mencoba melakukan kritikan.

"Jadi saya komplain sejak tadi malam kok kita ini kehilangan prioritas. Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga negara kita mengemis meminta kerja menjadi pakai istilah babu. Sebenarnya istilah ini enggak ada. Sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Konsen saya adalah kita prioritas gitu loh," beber Fahri.

Fahri menegaskan dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja, sehingga memahami kondisi tenaga kerja di luar yang sangat tragis.

Contohnya, soal praktik perbudakan di Kapal Ikan Myanmar, Taiwan dan negara lain. Fahri bahkan menceritakan soal upayanya yang pernah memulangkan jenazah warga Nusa Tenggara Barat dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Jadi saya nggak ada hubungannya dengan kasus melakukan penghinaan. Saya ini mengadvokasi pekerja yang ada di luar negeri," kata Fahri. (*)