TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 75 ribu personel, termasuk Brimob, akan mengamankan Pilkada Serentak 2017 di 101 wilayah (provinsi, kabupaten/kota) 15 Februari 2017 pekan depan.

Mereka sudah mulai ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada H-3 pencoblosan untuk antisipasi atau deteksi dini gangguan keamanan.

Demikan disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, di Mabes Polri di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Menurut Martinus, dalam pengamanan ini, personel kepolisian yang diturunkan ke TPS-TPS akan bekerja sama dengan petugas Panwaslu dan KPUD setempat.

"Personel Polri masuk TPS pada H-3 atau paling lambat H-2," kata Martinus.

Martinus mengungkapkan, berdasarkan pemetaan Polri dan perkembangan dinamika sosial politik belakangan, ada beberapa wilayah yang menyelenggarakan pilkada menjadi daerah rawan gangguan kamtibmas. Di antaranya di Papua, Aceh dan DKI Jakarta.

Rencana sekelompok massa yang hendak menggelar aksi besar-besaran dengan kemasan kegiatan keagamaan pada 11, 12 dan 15 Februari 2017.

Baca: Pesan Terakhir Sertu Danang Sebelum Gugur: Ini Kepulangan Terakhir, Janji Pulang Sebulan Lagi

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melansir ada rencana pergerakan sekelompok massa dalam aksi pada 11, 12 dan 15 Februari 2017.

Salah satu agenda massa tersebut adalah Salat Subuh bersama di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan mendatangi TPS-TPS pada 15 Februari 2017.

Martinus menjelaskan, kepolisian fokus pada pengamanan pemungutan suara pada 15 Februari 2017.

Kehadiran polisi di TPS lebih awal karena memang langkah itu dibutuhkan berdasarkan kajian perkembangan sosial politik bekakangan ini.

Selain TPS, polisi juga akan diterjunkan ke beberapa objek vital dan pusat keramaian sejak jauh hari sebelum hari-H pencoblosan.

"Supaya bisa dapat jaminan saat pelaksanaan tidak terjadi apa-apa," kata Martinus.

"Mengenai jumlah tidak bisa disampaikan, karena dinamis. Kebutuhan penanganan peristiwa, bisa sangat banyak. Pergeseran personel jumlahnya juga tidak bisa kita tentukan sekarang. Itu situasional, bisa 500 bisa 1.000 personel," ujar dia. (Abdul Qodir)