TRIBUNNEWS.COM, BANTEN-Di tengah kritik keras terhadap ketidakmampuan Bawaslu memburu pelaku money politic di Cisauk, Tangerang, PDI Perjuangan mengambil inisiatif membentuk Satgas Anti-Money Politics.

Diikuti ribuan anggota Satgas, PDI Perjuangan mengajak seluruh kadernya untuk terlibat aktif mencegah dan menindak para pelaku money politics.

Dalam arahannya, Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan untuk Pasangan Calon Rano-Embay, Mayjen TNI (Pur) TB Hasanudin, menyebut sinyalemen kuat adanya kegiatan money politic akan kembali dijalankan di ajang pilkada Banten kali ini.

Ditegaskan,praktik tersebut sebagai pembajakan dan pembusukan terhadap nilai-nilai demokrasi.

"Tidak ada karakter yang lebih buruk dari seorang calon pemimpin dalam menistakan rakyatnya sendiri selain dengan pikiran bahwa suara rakyat bisa dibeli dengan harga yang amat murah," ujar Hasanuddin, Kamis (9/2/2017).

"Terbentuknya dinasti korup di Banten selama ini salah satunya juga dipicu oleh praktik jual beli suara seperti itu. Berhentilah menistakan rakyat dengan cara-cara kotor seperti itu," lanjut Hasanuddin.

Ia mengajak semua penyelenggara pemilu untuk tidak menjadikan isu anti money politic sebagai lips service.

Dalam kesempatan itu dirinya menyayangkan sikap Ketua Bawaslu Banten Pramono yang tidak bersedia menindaklanjuti kasus Cisauk. Meski, bukti-bukti gambar dan pengakuan para anggota panwascam terang benderang.

Mengaku melihat dan bahkan menegur langsung praktik money politic tersebut di lokasi acara.Arus kritik mengalir deras kepada Bawaslu yang dianggap tidak tegas.

Dijelaskan, anggota Panwascam yang melihat langsung kejadian bagi-bagi amplop di Cisauk justru tidak dijadikan sebagai temuan oleh pihak Bawaslu.

Tubagus Hasanuddin akan menjadikan kejadian ini sebagai catatan penting mengingat Ketua Bawaslu Banten yang saat ini menjabat juga berniat maju sebagai salah satu komisioner KPU Pusat.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, ikut mendukung sikap dan langkah yang ditempuh PDI Perjuangan dalam mencegah praktik politik uang di Banten.

Ia menyinyalir kekuatan  politik lama masih akan menggunakan modus yang sudah terbiasa dilakukan."Dinasti politik di Banten memiliki jaringan untuk menggerakkan politik uang. Memanfaatkan,  mengelabui masyarakat yang tidak paham. Bersembunyi di balik terminologi agama seperti zakat dan shadaqah," katanya.

Ia juga mendorong Bawaslu untuk menyebarluaskan kesadaran soal anti politik uang ini ke semua lapisan masyarakat. Akan tetapi Bawaslu juga harus mampu menunjukkan itikad baiknya dalam memberantas money politic.

"Jangan seperti kejadian Cisauk yang dilepaskan begitu saja oleh Ketua Bawaslu," pungkas Aditya.