Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Anies Baswedan mengungkapkan keseriusannya terkait program rumah tanpa uang muka atau down payment (DP) yang sempat dilontarkan dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurutnya, program tersebut bukanlah dilontarkan semata-mata untuk melancarkan strategi pemenangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Strategi yang kami lakukan ini adalah strategi menyejahterakan, bukan strategi pemenangan. Ini strategi menyejahterakan warga Jakarta. Kami ingin warga Jakarta bahagia. Kenapa? Punya rumah sendiri. Dan itu kami tawarkan di Pilkada ini. Itu berbeda dengan sekadar memberikan gimmick. No, no, ini serius," tuturnya ketika ditemui di kediaman Raffi Ahmad di Green Andara Residence, Cinere, Depok, Sabtu (18/2/2017).

Hanya, Anies Baswedan tak menjawab secara gamblang ketika ditanya perihal lokasi rumah yang dimaksud dalam program tersebut.

"Banyak skenarionya, untuk yang rumah sederhana, rumah sangat sederhana, termasuk rumah yang menengah. Skenarionya banyak. Mungkin nanti kami presentasikan khusus saja, tim kami menunjukkan detailnya," ucap Anies.

Di samping itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sudah ada beberapa warga yang tertarik terhadap program tersebut.

"Malah ada sekarang beberapa warga yang bilang, 'Kami boleh daftar duluan, enggak, sekarang?' Mereka sangat tertarik. Menurut saya, ini sebuah program yang sangat inovatif dan alhamdulillah warga sangat tertarik. Malah bilang, 'Bisa daftar seperti Oke Oce dulu, enggak?' Saya bilang, 'Harus izin Pak Gubernurnya,'" tutur Sandiaga Uno.

Dikatakan Sandiaga Uno, jumlah bulan yang menjadi waktu bagi warga untuk menabung sebelum membayar cicilan rumah tengah dihitung kembali.

"Mungkin enam atau 12 bulan, kami sedang menghitung lagi supaya kami lihat pattern-nya, dia menabungnya berapa dan kuatnya berapa cicilan, termasuk skema DP seperti apa yang mereka bisa," ucap Sandiaga Uno.

Program sejenis, menurut Sandiaga Uno, juga telah berjalan di beberapa negara lain.

"Justru ini sudah ada, kok, di negara-negara lain, ada skemanya. Pas Mas Anies bilang ke saya, 'Tolong dihitung,' saya menghitung. Memang yang kami hadirkan itu bukan sesuatu yang sangat-sangat berubah secara fundamental. KPR-nya tetap jalan, tapi kami cari solusinya untuk DP-nya," tutur Sandiaga Uno.

Anies Baswedan menambahkan, terkait aturan yang dikeluarkan BI, program tersebut juga masih memungkinkan untuk direalisasikan.

"Itu sebetulnya kalau dilihat aturan BI juga memungkinkan. Anda lihat aturan BI tahun 2016 pasal 17, itu memungkinkan kalau Pemda atau pemerintah memiliki program, maka yang aturan itu dipakai untuk komersial, program komersial. Tapi kalau program khusus, boleh. Ada ruangnya," tutur Anies Rasyid Baswedan.

"Menurut saya, begini, kalau memang Anda punya solusi lebih baik, tunjukkan solusinya. Ini adalah solusi kami. Malah jutaan orang di Jakarta kepengin punya rumah dan kami memberikan solusi. Jangan terlalu panik kalau ada solusi yang baik. Buatlah solusi yang lebih baik lagi," lanjutnya.(*)