Banyak Warga Tidak Dapat Gunakan Hak Pilih, DPR Minta Mendagri dan KPU Berbenah
"Masa orang sudah bawa keterangan dukcapil suatu surat ada fotonya itu, sampai disitu, ditolak karena dia tidak membawa kartu keluarga,"
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi II Tamanuri mengaku Pilkada yang digelar 15 Februari 2017, banyak menuai protes.
Hal tersebut diakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapat hak pilih, khususnya dalam Pilkada DKI.
"Pilkada DKI kasihan masyarakat di bawah itu," ujar Tamanuri di rapat kerja DPR Komisi II dengan Mendagri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Menurut Tamanuri, persyaratan yang diberikan KPU merepotkan masyarakat.
Pada pelaksanananya Tamanuri menjelaskan saat warga ingin menggunakan hak suara ternyata tidak bisa karena harus membawa kartu keluarga.
"Masa orang sudah bawa keterangan dukcapil suatu surat ada fotonya itu, sampai disitu, ditolak karena dia tidak membawa kartu keluarga, KK dipegang kepala rumah tangga," ungkap Tamanuri.
Politikus Nasdem itu menambahkan banyak pembantu rumah tangga juga kehilangan hak suaranya.
Tamanuri berharap Mendagri bisa mensosialisasikan dan koordinasi dengan KPU untuk hal tersebut.
"Kasihan banyak asisten rumah tangga tidak dapat hak pilih," jelas Tamanuri.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.