TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seolah tak mau ambil pusing soal adanya 4 fraksi di DPRD DKI yang memboikot rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut Basuki, hal itu justru akan merugikan partai-partai tersebut. "Nanti juga dihukum orang pas 2019 kok," ujar Basuki atau Ahok dalam program Mata Najwa, Rabu (22/2/2017).

Pada 2019 nanti, akan ada pegelaran pemilihan legislatif. Ahok tidak tahu apakah nantinya dia akan terpilih kembali menjadi gubernur atau tidak.

Jika Ahok terpilih, dia yakin partai yang fraksinya melakukan aksi boikot tersebut tidak akan dipilih oleh banyak warga pada pemilihan legislatif 2019.

"Saya juga enggak tahu 2019 jadi gubernur atau tidak, tetapi kalau saya terpilih nih, dipercaya orang Jakarta, saya jaminlah itu partai orang-orang itu enggak ada lagi di DPRD," ujar Ahok.

Ahok juga menilai aksi boikot itu tidak berpengaruh besar. Sebab, pembahasan APBD DKI 2017 sudah disahkan dan sudah dijalankan.

Adapun empat fraksi yang melakukan boikot yakni Fraksi PKS, Gerindra, PPP, dan PKB.

Boikot dilakukan untuk meminta kepastian soal status Ahok yang aktif menjadi gubernur, padahal sudah menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.(Jessi Carina)