Zulkifli Hasan: Menggusur Tanpa Musyawarah Bertentangan dengan Nilai nilai Pancasila
Zulkifli Hasan menemui korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Aquarium dan Kalijodo yang tinggal dan bertahan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Tebet,
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menemui korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Aquarium dan Kalijodo yang tinggal dan bertahan di Sekretariat Ciliwung Merdeka, Tebet, Jum'at (10/3/2017).
Kehadiran Ketua MPR disambut langsung oleh Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, Tokoh masyarakat Jaya Suprana serta puluhan perwakilan korban penggusuran Jakarta.
Nafsiyah, korban penggusuran asal Bukit Duri mengadukan nasibnya yang digusur tanpa ganti rugi padahal selalu membayar PBB.
"Terima kasih bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan pak karena tidak ada yang melindungi," kata Nafsiyah.
Senada dengan Nafsiyah, Korban penggusuran asal Kampung Aquarium, Darma Yani juga kehilangan rumahnya tanpa ganti rugi.
"Tanpa memperdulikan anak kecil, kami dianggap musuh negara karena diusir tanpa musyawarah. Apakah kami musuh negara?" ujar Darma Yani.
Menanggapi pengaduan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pemprov jelas salah.
"Pemimpin harusnya berpihak pada rakyat, bukan malah menindas. Perlakukan rakyat sebagai saudara, bukan musuh negara," kata Zulkifli Hasan.
Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa Pemimpin disumpah untuk taat pada konstitusi.
"Di Pancasila tegas soal prinsip musyawarah mufakat. Maka menggusur tanpa musyawarah itu jelas bertentangan dengan nilai nilai Pancasila," tutur Zulkifli Hasan.
