TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menilai anggaran untuk bangun Light Rail Transit (LRT) untuk kembali dibahas. Pasalnya, saat ini PT Adhi Karya (Persero) kesulitan dalam pendanaan pembangunan proyek tersebut.

"Pembahasan perbaikan anggaran, dilakukan kajian lebih dalam," ujar Djemy di komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurut Djemy masing-masing kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan punya rencana jangka panjang terkait anggaran. Namun ada proyek-proyek strategis yang harus dihitung kembali mengingat prioritas pemerintah.

"Kadang-kadang ada anggaran yang tidak masuk ke dalam rencana jangka panjang, tiba-tiba masuk dan mengganggu program rencana jangka panjang itu," ungkap Djemy.

Djemy memaparkan sejak adanya pemotongan anggaran dari pemerintah, struktur pendanaan proyek infrastruktur pun berubah. Hal itu yang membuat DPR dan pemerintah harus lebih jeli dalam membahas proyek yang membutuhkan anggaran besar.

"Saya kira pengalaman kita tahun lalu terjadi pemotongan (anggaran) dua kali jadi pembelajaran bahwa sebenarnya kita tidak taat pembahasan anggaran terhadap prioritas kepada mitra kerja kita (Kementerian Perhubungan) termasuk LRT itu," papar Djemy.

Sebelumnya diketahui PT Adhi Karya tahun ini menyiapkan dana Rp 6 triliun untuk menambah anggaran bangun LRT. Dana tersebut diambil dari pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan kas internal perseroan.

Total investasi LRT mencapai angka Rp 22,5 triliun. Pemerintah sampai sekarang sedang mencari opsi lain untuk pembiayaan proyek tersebut.