TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daftar pemilih memiliki peranan sentral pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

Sebab, mengukur legitimasi calon terpilih atau seberapa jauh pesta demokrasi lokal di Jakarta berjalan jujur, adil dan tanpa kecurangan.

Ketua Komunitas Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1986 peduli demokrasi, Akhmad Syarbini menyatakan, Kontestasi Pilgub DKI 2017 merupakan barometer Pilkada serentak tahun ini.

Karena itu, harus berjalan transparan, jujur, adil dan menjaga hak demokrasi warga ibu kota.

Abi--panggilan akrabnya--mengungkapkan, salah satu masalah krusial pada pemilu adalah daftar pemilih. Sebab, dari situ dapat dinilai apakah putaran kedua Pilgub DKI berjalan baik.

"Nah, kami menemukan 12 kategori Daftar Pemilih Sementara (DPS) invalid yang telah ditetapkan," kata Abi di Jakarta, Sabtu (25/3/2017).

Dia menjelaskan, DPS invalid itu berasal dari data kependudukan yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) DKI cukup amburadul.

Baca: Jadi Pasukan Merah Tak Harus Punya Ijazah, yang Penting Mau Bekerja

Misalnya, di Jakarta Utara terdapat 19.860 data invalid tersebar di Kecamatan dan Kelurahan di wilayah pesisir ibu kota.

Kemudian, di Kepulauan Seribu ada 218 data invalid.

Karena itu, Abi menyarankan, KPU dan Bawaslu DKI bersama perangkatnya wajib melakukan verifikasi faktual.

"Jaga hak demokrasi warga dan jangan sampai ada tangan-tangan kotor atau bukan warga Jakarta ikut memilih," tegasnya.

Alumni ITB di Jakarta, akan turun ke lapangan ikut mengawasi jalannya pencoblosan 19 April 2017. Hal tersebut, dilakukan untuk menjaga kecurangan yang terjadi.

"Kecurangan sudah tampak nyata. Makanya, harus diawasi. Kami, akan kawal sampai ada pemenang," ucap Abi.