Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendatangi Gedung DPR untuk menghadiri diskusi Fraksi PKS.

Sandiaga hadir sebagai Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2005-2008 berbicara mengenai perempuan dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wirausaha.

Sandiaga menuturkan, kaum perempuan masih terkendala dalam memperoleh akses membangun kewirausahaan.

"Penciptaan lapangan kerja tidak bisa lepas dari kewirausahaan dari para perempuan yang mandiri tapi saat ini masih mengalami kendala dari berbagai masalah kesetaraan," kata Sandiaga di ruang rapat Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Sandiaga menjelaskan permasalah kaum perempuan duntuk memulai wirausaha antara lain, sulitnya akses modal, menciptakan lapangan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan dari rumahnya.

"Seperti akses permodalan juga akses lahan usaha karena banyak penciptaan lapamgan kerja ini justru dari rumahnya. Bamyak yang susah dapt perizinan tempat usaha karena masalah zonasi," ujar Sandiaga.

Aspek lainnya, Sandiaga mengatakan yakni aspek pemasaran yang membuat perempuan khususnya ibu rumah tangga sulit untuk keluar rumah.

Namun masalah itu saat ini, lanjut Sandiaga sudah teratasi dengan adanya teknologi internet.

Sandiaga juga mengatakan, tumbuhnya usaha melalui internet atau 'e-commerce' membantu para pelaku usaha pemula yang ingin mengembangkan usaha dan jaringannya.

"Jadi perempuan itu susah keluar rumah, harus memjaga anak, memenuhi kebutuhan keluarga tapi saat ini bisa disiati dengan kemampuan teknologi, memguatkan jaringan usahanya dan mandiri," tutur Sandiaga.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai peran perempuan dalam ketahanan nasional sangat luar biasa.

Karena itu, untuk mendukung hal tersebut, Fraksi PKS mengusulkan RUU Kewirausahaan sebagai upaya agar kaum perempuan memiliki kemandirian ekonomi.

“PKS sangat concern dengan kemandirian ekonomi, khususnya kepada kaum hawa. Untuk itu, PKS usulkan RUU Kewirausahaan, sudah diusulkan tinggal dibahas. Ini sebagai bukti PKS tidak hanya peduli pada majelis taklim, tapi juga persoalan ekonomi,” jelas Jazuli.

Jazuli menambahkan saat ini sudah keluar Surat Presiden (Surpes) RUU Kewirausahaan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk membahas bersama dengan DPR. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembahasan ini, Jazuli mendorong agar tidak dibahas di Komisi VI, melainkan melalui pansus.

“Kami ingin rakyat Indonesia mandiri secara wirausaha, akses modalnya mudah, dan pemerintah juga membantu. Insya Alloh mudah-mudahan rakyat Indonesia semakin sejahtera ke depan,” jelas Jazuli.