TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di penghujung pidatonya pada peringatan Konferensi Asia Afrika di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah terpancing isu SARA.

Isu SARA menurut Jokowi dapat memperlemah persatuan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki keragaman, baik suku, agama dan ras.

"Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya ingin berpesan, jangan mudah tergoda dengan isu-isu SARA," ujar Presiden Jokowi, Selasa (18/4).

Jokowi juga menyampaikan syukurnya bahwa Indonesia secara kodrat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mengelola keberagaman, kemajemukan dan kebhinnekaan.

"Indonesia mempunyai lebih dari 714 suku. Data BPS malah mengatakan 1.340 suku, mempunyai beragam ras dan bermacam agama," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyerukan kepada rakyat Indonesia agar tidak takut melawan tindakan intoleransi dan kekerasan.

"Jangan takut melawan tindakan dan kekerasan atas nama apapun. Mari perkuat komitmen bersama kita dalam menjaga dan merawat potret kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi.

Hari ini, Ibu Kota mencari menggelar Pilkada Putaran kedua. Sebanyak 6500 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya pencoblosan.

Personil pengamanan terdiri, 15.000 anggota TNI, 20.000 anggota Polri, serta sisanya elemen lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan netralitas personel Polri dan TNI dalam Pilkada DKI Jakarta. Personel diminta fokus mengamankan jalannya pemungutan suara putaran kedua.

"Dalam pilkada ini, dua unsur yang tak memiliki hak pilih, yaitu TNI dan Polri. Makanya, kita diharapkan menjadi pihak yang netral dan pihak yang bisa melakukan pengamanan dengan baik," ujar Tito Karnavian saat pengarahan dalam apel pasukan untuk kesiapan pengamanan pilkada di Ecovention Ancol kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan aparat gabungan TNI dan Polri saat melakukan pengamanan, tidak sedang menghadapi musuh.. "Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat," ujar Menko Polhukam Wiranto.

Menurutnya diperlukan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif agar kehadiran puluhan ribu aparat tidak menciptakan suasana intimidatif.

Namun aparat juga perlu tegas bila menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada.

"Saya hanya berpesan, sebagai aparat keamanan, dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu," kata Menko Polhukam.

Wiranto juga meminta kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada DKI merupakan milik kita bersama sehingga harus dijaga dengan baik.

Ia menghimbau kepada masyarakat lain di luar DKI jangan berbondong-bondong masuk ke DKI agar pelaksanaan pilkada dapat terawat dan terjaga.

"Aparat keamanan, penyelengara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator akan laksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Saya ingatkan jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," kata Menko Polhukam. (tribunnews/dennis/rekso)