TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mencuatnya isu Suku Ras Agama dan Antargolongan (SARA) dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai karena berakar dari persoalan ekonomi.

Indonesia secara umum sebenarnya memiliki toleransi dalam hal SARA.

Isu SARA berkembang di masyarakat karena sebagai sarana yang gampang penyatuan masyarakat yang tersisih secara ekonomi.

Kegelisahan dan keresahan masyarakat terkait ketimpangan ekonomi menjadi satu suara yang bisa diwadahi dalam identitas SARA.

"SARA itu sebagai identitas yang membuat keresahan dan kegelisahan satu sama lain menjadi satu dan mereka bisa teriak bersama dan memiliki kawan. Jadi sebenarnya kegelisihan itu bukan menyangkut karena mata anda sipit atau agama anda, bukan itu. Tapi orang tidak bekerja," kata pengamat sosial Devie Rahmawati saat diskusi bertajuk 'Mengobati Luka Pilkada' di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Persoalan kesenjangan ekonomi dan yang terbungkus dalam SARA itu kemudian ditangkap dan diolah oleh para elite politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

"Nah ini yang kadang-kadang kemudian ada 'orang' mengenderai ini dan ambil gimmik politik tadi sebagai 'cashing' sebagai upaya untuk memperjuangkan sebuah kontestasi," kata dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu.

Devie mengingatkan sebenarnya persoalan ketimpangan ekonomi bukan hanya dialami Indonesia sehingga berdampak pada politik.

Elite politik yang mengambil sikap untuk menjalankan ekonomi kapitalisme ternyata meninggalkan lubang dalam karena tidak mampu mensejahterakan masyarakat.

Fenomena ini terjadi secara global. Meski berbeda, pilihan masyarakat Inggris keluar dari Uni Eropa bukan karena masyarakat Inggris berperilaku rasis tersebut imigran.

"Ketika mereka memilih Brexit (British Exit) itu bagian dari protes mereka terhadap Pemerintah yang memang tidak penuhi kebutuhan dasar mereka," kata dia.