TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno angkat bicara mengenai wacana pemindahan ibukota dari Jakarta.

Menurut Sandiaga, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Itu wewenang pemerintah pusat silahkan saja diputuskan. Kita akan mendukung apapun juga," kata Sandiaga di Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (23/4/2017).

Sandiaga mengatakan dirinya menyerahkan segala kajian kepada pemerintahan pusat mengenai wacana pemindahan ibukota.

Baca: Agar Tidak Gelisah dan Gegana, Sandi Ajak Relawan Rangkul Warga yang Tidak Memilihnya di Pilgub

Ia menegaskan tugasnya kini melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu.

Sandiaga enggan berbicara program pemerintah provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Sebab, hal tersebut akan memicu perdebatan di media sosial.

"Katanya dua hari terakhir meningkat pembicaraan negatif perang berbagai janji, kita ingin mendinginkan suasana," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kajian pemindahan ibukota baru akan selesai tahun 2019 mendatang.

"2019 mungkin penetapannya saja," ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Bambang mengatakan bahwa ada beberapa opsi daerah yang memungkinkan untuk dijadikan ibukota.

Namun, kata Bambang, opsi yang paling memungkinkan yaitu Pulau Kalimantan lantaran tidak memiliki kerawanan gempa.