TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Anggota Komisi I DPRD Tangsel H Ghaco Sunarso menyayangkan jika ada seorang pegawai negeri sipil bernama Budi di Tangerang getol menyuarakan aspirasinya tidak saja bersama sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun beberapa LSM.

“Masalahnya menyangkut independensi. Sebaiknya PNS memang tidak memasuki dunia LSM, karena nanti saling punya kepentingan,” ungkap Ghaco di Kantor DPRD Tangsel, Selasa (25/4/2017).

Menurutnya, dalam tata tertib di dewan (DPRD) memang ada pelarangan.

“Ya nggak boleh. Nanti ada lembaga atau institusi seperti BKPP yang akan mengatur. Jadi BKPP harus berfungsi,” tuturnya.

Ghaco menambahkan, apabila oknum pegawai negeri sipil yang bernama Budi tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai PNS, BKPP harus berani mengambil tindakan tegas.

“Bukan Budi saja. Jadi orang-orang semacam Budi, sebaiknya pemerintah dalam hal ini BKPP harus mengambil tindakan,” tandas Ghaco.

Sementara itu, terkait keterlibatan Budi di LSM, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel Apendi mengaku belum tahu banyak.

“Kenapa Budi? Beliau di dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sementara. Di staf aja,” tandas Apendi di Kantor Walikota Tangerang Selatan.

Terkait isu dugaan pemerasan Budi ke pejabat dan pengusaha, Apendi juga tak tahu menahu.

“Justru selama ini saya belum tahu beliau menggunakan itu,” tuturnya.

Kendati demikian, jika memang Budi  tidak disiplin dalam pekerjaannya sebagai PNS, Apendi siap memberikan sanksi.

“Dia kerja baik, tinggal membina saja. Tapi kalau ada apa-apa lagi, kalau disana masih kurang disiplin tinggal saya pindahin, saya akan pindah terus pegawai,” kata Apendi.

Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Tangsel, Uci Sanusi ketika di konfirmasi soal kasus Budi Usman mengaku belum mendapatkan laporan.

“Belum ada laporan ke saya, kan dia (Budi) belum ada SK kerjanya juga,” selorohnya.