TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan pengurus Koperasi Karyawan dan UMKM se- Jabodetabek antusias mengikuti workshop SOKSI-LPDB yang dilaksanan di Gedung DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Workshop tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU antara Depinas SOKSI dengan LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) untuk mendukung penguatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam bentuk pinjaman dana bergulir digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada dan memperkuat permodalan Koperasi & UMKM.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Ali Wongso Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/05/2017).

Ali Wongso menyatakan, kerjasama yang dibangun antara SOKSI dengan LPDB diharapkan mampu mensejahterakan karyawan/buruh yang merupakan anggota Koperasi Karyawan binaan SOKSI.

“Dana bergulir ini lebih memudahkan bagi para pengurus KUMKM karena jaminannya dan agunannya lebih kecil dari KUR, ini tentu langkah kongkrit dalam mensejahterakan para karyawan/buruh dan membagun masyarakat yang berkeadilan sosial, sesuai amanat Pancasila sila ke-5," sebut Ali Wongso.

Ali menerangkan bahwa persyaratan dan penyaluran bantuan dana bergulir tersebut juga langsung dipaparkan oleh staff ahli LPDB-KUMKM Pahni Rusli, pada saat workshop sehingga para pengurus koperasi secara interaktif bisa berdialog dan berdiskusi.

"Harapan dari pengurus agar kiranya proses pencairan dana bergulir bisa lebih cepat dan kalau bisa sebelum lebaran untuk mengantisipasi kebutuhan para anggota koperasi," ujarnya.

Saat ini program kerjasama LPDB-KUMKM, dengan Koperasi dan UMKM binaan SOKSI baru berjalan di Jabodetabek namun Ali berharap agar program serupa segera dilaksanakan di semua Depidar (propinsi) dan Depicab (kabupaten/Kota) sehingga langkah nyata Pemerintah dan SOKSI dalam memberantas kemiskinan, memberdayakan masyarakat ekonomi lemah, utamanya kaum buruh dan karyawan, segera terwujud.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua Koperasi SOKSI Gomgom Sumpono mengungkapkan peningkatan kesejahteraan buruh/karyawan merupakan tugas mulia, segaris dengan doktrin karyawanisme SOKSI yang terlahir dari rahim pergerakan karyawan/buruh pada tahun 1960.

Pemberdayaan ekonomi karyawan/buruh, kata dia, diharapkan dapat mengubah pola hubungan industrial yang seringkali menjadikan buruh/karyawan sebagai objek penderita sudah semestinya jika karyawan/buruh bisa menjadi subjek atau aktor pendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

"Menginjak usianya yang ke-57, SOKSI tetap konsisten membangun bersama Pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta Partai Golkar (yang didirikan oleh SOKSI bersama KOSGORO dan MKGR) mewujudkan masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial," tukas Gomgom.