TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus program Anies Baswedan-Sandiaga Uno, ternyata penggabungan antara KJP versi Ahok dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang jadi gagasan Anies saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KIP ditolak oleh Ahok saat masih aktif menjabat Gubernur DKI. Ahok merasa pelajar di Jakarta tak butuh KIP lantaran sudah menerima KJP.

Juru Bicara Anies-Sandi Naufal Firman Yursak mengatakan, penggabungan manfaat antara KJP dan KIP masih diselaraskan dengan koordinasi antara tim sinkronisasi Anies-Sandi dengan para SKPD DKI Jakarta.

Mengenai kebijakan KJP Plus, Naufal mengonfirmasi konsep penggabungan manfaat dari KJP dan KIP tetap dirasakan penerima KJP Plus.

"Anies-Sandi ingin agar dalam konsepnya, KIP akan diizinkan untuk berjalan di DKI Jakarta, KJP juga ingin ditambah manfaat dan penerimanya. " papar Naufal, Selasa (23/5/2017) siang.

"Proses sinkronisasi ini adalah merumuskan awal bagaimana desain implementasi keduanya dapat berjalan secara sinkron," jelas Naufal.

Sedangan anggota tim sinkronisasi Edriana Noerdin, optimistis KJP plus usulan program tim Anies-Sandi bisa selaras dengan program Pemprov DKI.

"KJP Plus ini hanya perlu diselaraskan dan dipertajam penerimanya. Misalnya, dari yang sebelumnya hanya dirasakan anak yang sekolah, kini anak yang tidak sekolah namun masih dalam usia sekolah dapat merasakan manfaatnya, bahkan mereka bisa kembali bersekolah," papar Edriana.