Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Edriana Noerdin mengatakan perombakan jajaran Satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) dan direksi Badan Usaha ‎milik Daerah (BUMD) menjadi kewenangan gubernur dan wakil gubernur.

Ia yakin gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies-Sandi nantinya akan mengevaluasi jajaran di lingkungan kerjanya dengan objektif.

"Saya yakin dan seperti yang dikatakan pak sandiaga Uno, bahwa penilaian dilakukan dengan objektif dan profesional," kata Edriana kepada Tribunnews, Senin, (10/7/2017).

Menurutnya Jajaran SKPD dan BUMD tidak perlu khawatir akan adanya perombakan. Anies-Sandi tidak akan melakukan perombakan secara tiba-tiba apabila menjabat nanti.

"Kan ada perturan, selama enam bulan untuk tidak melakukan perombakan, nah enam bulan itu digunakan untuk melakukan penilaian," paparnya.

Edriana menampik jika tim sinkronisasi Anies-Sandi dan gubernur dan wakil gubernur terpilih melakukan pembahasan perombakan SKPD dan BUMD menjelang pergantian gubernur dan wkail gubernur. Menurutnya saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) .

"Tidak ada itu, kita fokus pada program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan, bukan perombakan jajaran SKPD atau BUMD," pungkasnya.