TRIBUNNEWS.COM -  Anggota Tim Sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Edriana Noerdin tak membenarkan jika program rumah DP 0 persen hanya dapat diikuti oleh warga Jakarta yang memiliki rata-rata pendapatan setiap bulan yang tinggi.

"Jadi enggak bener juga harus Rp 7-10 juta (penghasilan per bulan), tapi ini (data rata-rata penghasilan) hanya untuk menunjukkan apakah dia mampu membayar cicilan rumah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/7/2017).

Ia mengatakan, konsep awal pencetusan program rumah DP 0 persen sebagai upaya pemerintah membantu warga Jakarta memiliki hunian terjangkau tetap akan dipertahankan.

"Jadi pemerintah menguruskan agar DP rumah 0 persen. Yang kedua dengan jumlah terbatas, misalnya harga total rumah Rp 350 juta," kata dia.

Ia melanjutkan, program ini pun hanya diperuntukkan warga yang telah menetap di Jakarta selama minimal lima tahun.

"Setelah itu dia harus terbukti bisa menyicil, nah itu dilihat kalau dia bisa menabung selama 6 bulan, tapi bukan berarti tabungan itu diambil untuk DP," sebutnya.

Bagi warga yang belum mampu memenuhi cicilan tersebut, lanjutnya, pemerintah pun akan menyiapkan program khusus.

"Makanya ada program Ok Oce ( One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship). Jadi supaya warga punya penghasilan tambahan. Soal bisa ikut program rumah DP 0 persen ini gak harus tahun pertama, kan pemerintahannya lima tahun," tutupnya.

Sebelumnya wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut, program rumah DP 0 rupiah yang dia gagas bersama gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan untuk masyarakat berpenghasilan antara Rp 7 hingga Rp 10 juta.

Sandiaga menyampaikan pernyataan ini saat ditanya soal solusi bagi warga yang direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) dan ingin agar unit rusunnya itu berubah menjadi hak milik. Ia ditanya apakah warga dapat memiliki unit rusun melalui program DP 0 rupiah.

"Itu yang mereka harus dipastikan mereka bisa sanggup mencicil. Karena DP 0 rupiah kategorinya untuk pendapatan sekitar Rp 7-Rp 10 juta per bulan. Kalau di bawah itu enggak cocok untuk pola rumah dengan DP 0 rupiah," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, konsep rusunawa berbeda dengan DP rumah 0 rupiah. Ia juga menyampaikan, untuk mereka yang berpenghasikan di bawah Rp 7 juta, sedang disiapkan skema kepemilikan rumah lain yang memungkinkan.

Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Tim Sinkronisasi: Program DP 0 Tak Harus untuk Pendapatan Rp 7-10 Juta