Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy alias Romi menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-II, pada tanggal 19 sampai 22 Juli 2019.

Mukernas yang dihadiri seluruh legislator asal PPP dari seluruh Indonesia itu akan diadakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Ketua Panitia Pelaksana Mukernas, Iskandar D Syaikhu mengatakan, dalam Mukernas ke-II ini, pihaknya bakal melakukan konsolidasi dan membahas persiapan Pemilu serentak 2019 serta Pilkada serentak 2018.

Iskandar mengatakan tak ada lagi pembahasan mengenai konflik internal antara pihaknya dengan kubu Djan Faridz.

"Mukernas juga akan membahas isu-isu politik, ekonomi, hukum, kesejahteraan rakyat, seperti Full day School, terorisme, pemberantasan narkoba," kata Iskandar di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jalan Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Selain pemantapan pemilu, pihaknya juga mengundang sejumlah narasumber yang memberikan materi di antaranya CEO CT Corp, Chairul Tanjung; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto; Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso.

Kemudian hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius; Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; Menteri Kesehatan, Nila Moelok; Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj hingga Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Iskandar mengatakan, dalam mukernas ini, juga akan didengarkan pandangan dan pendapat 34 dewan pimpinan wilayah se-Indonesia terhadap sikap politik menjelang pemilu 2019.

Mukernas tersebut akan menjadi istimewa karena akan diisi dengan bimbingan teknis nasional kepada anggota-anggota DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. Ada sekitar 1.500 anggota DPRD dari PPP seluruh Indonesia.

"Mukernas kedua ini akan terasa istimewa. Jadi Mukernas kedua sangat istimewa karena bersama bimtek DPRD Kabupaten dan Provinsi," ujarnya.

Bimtek itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas para anggota DPRD di semua tingkatan agar menyelenggarakan pemerintahan dengan baik sekaligus mengawal program nawacita dari pemerintah.

"Kami juga ingin nantinya anggota DPRD baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota memahami dan mengawal program nawacita pemerintah," kata Iskandar.