TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengkritik manajemen PT Transjakarta yang menjalankan peran seperti calo mobil dalam program integrasi sekaligus revitalisasi Metromini di DKI Jakarta karena perilakunya dinilai cenderung yang monopolistis. 

Saat ini PT Transjakarta mendorong pemilik metromini berintegrasi dengan Transjakarta lewat Minitrans.

Karoseri Minitrans dibuat oleh perusahaan New Armada dengan sasis dan mesin Mitsubishi Canter. Pemilik Metromini dapat membeli minitrans dengan skema pembiayaan dari BNI Syariah.

Satu unit Minitrans dihargai Rp 562 juta dengan lama cicilan maksimal 7 tahun. Sedangkan pengusaha dapat menukar tambah Metromini sebagai down payment dan dihargai hanya Rp 10 juta.

Itu akan mengurangi down payment yang mesti dibayarkan sebesar Rp 75 juta. Jadi cukup beri DP Rp 65 juta.

Saat ini PT Transjakarta menyediakan 300 unit Minitrans dengan total pembiayaan yang disiapkan BNI Syariah sebesar Rp 168 milliar.

Salah satu pemilik Metromini, Azas Tigor Nainggolan, memprotes hal tersebut. "PT Transjakarta ini regulator apa dealer mobil. Ini kan kacau," kata Tigor ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (18/7/2017) sore.

Tigor mengaku setuju dengan integrasi maupun revitalisasi. Tapi caranya dia tak setuju.

"Kalau integrasi dan revitalisasi saya setuju. Dulu saat saya masih di DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta), kami memang usulkan integrasi dan revitalisasi ini ke Dishub," kata Tigor.

Tapi apabila dengan cara seperti ini, kata Tigor, dirinya kurang setuju. Dia menilai Transjakarta jadi bertindak kurang pas.

Semestinya, kata Tigor, PT Transjakarta cukup memberikan spesifikasi kendaraan yang diperlukan saja untuk ikut integrasi.

Selanjutnya para pengusaha yang mencari sendiri bus yang diperlukan sesuai spesifikasi dari Transjakarta. "Ini Transjakarta jualan mobil berarti kalau begini caranya. Ini kan jadi pertanyaan kalau begini," kata Tigor.

Tigor yakin para pengusaha bisa mendapat harga yang lebih murah dengan spesifikasi yang sama dengan minitrans.

"Saya juga tak setuju dengan metromini yang hanya dihargai Rp 10 juta oleh Transjakarta. Konyol harga segitu," kata Tigor.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman berpendapat serupa. Dia menilai tak pas apabila PT Transjakarta bertindak seperti itu.

"Jadi kayak calo mobil ini PT Transjakarta kalau begini caranya. Ini kurang pas karena posisi Transjakarta itu hanya regulator," kata Prabowo ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (18/7/2017).

Menurut Prabowo, pendapat dari Tigor sudah benar. Semestinya Transjakarta cukup memberikan spesifikasi kendaraan yang diinginkan saja.

"Kalau caranya begini Transjakarta jadi memonopoli. Ngga bagus," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku kini menunggu pengusaha metromini untu datang dan menceritakan terkait integrasi dan revitalisasi ke DPRD DKI Jakarta.

"Nanti kalau mereka sudah melapor, kami akan panggil PT Transjakarta dan Dishub. Biar mereka menjelaskan," ucap Prabowo.

Humas PT Transjakarta, Wibowo, mengatakan, saat ini sudah ada 52 pemilik metromini yang ikut integrasi dengan membeli minitrans.

"Sedang proses di bank yang 52 pemilik metromini itu sekarang," kata Wibowo ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (18/7/2017) sore.

Nantinya pemilik minitrans hanya akan dibayar per kilometer oleh Transjakarta. Serta perawatan minitrans dilakukan Transjakarta. Biaya perawatannya gratis.

Terkait pembiayaan Minitrans, PT Transjakarta sudah menandatangani kerjasama dengan BNI Syariah.

Penandatanganan kerjasama dilakukan di Balaikota DKI Jakarta, pagi tadi.

Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat; Plt. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Direktur Operasional BNI Syariah, Junaidi Hisom; Plt. Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati; dan Direktur Utama Transjakarta, Budi Kaliwono.

Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Gubernur No.2348 tahun 2015, perihal penugasan kepada Transjakarta untuk dapat mengintegrasikan sistem angkutan umum pengumpan dengan mobil bus sedang ke dalam sistem Bus Rapid Transit (BRT) serta melihat adanya kebutuhan masyarakat akan penyediaan transportasi yang Iayak di Jakarta.

Sementara Direktur Utama Transjakarta, Budi Kaliwono, berharap kerjasama dengan Bank BNI dapat berlanjut. Sehingga upaya revitalisasi angkutan umum serta penataan transportasi di DKI Jakarta dapat dilakukan lebih cepat.

"Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah," kata Budi Kaliwono.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw