TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta melunak setelah PT Transjakarta disindir bertindak sebagai 'diler mobil' dalam integrasi dan revitalisasi MetroMini.

Pengusaha MetroMini yang juga mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan yang melontarkan sindiran tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah berkilah, kesalahpahaman soal pembelian Minitrans terjadi karena penjelasan terkait revitalisasi dan integrasi belum jauh.

"Boleh saja kalau pengusaha MetroMini bisa mengadakan sendiri kendaraan sejenis Minitrans. Tapi spesifikasinya harus sama dengan yang dikeluarkan TransJakarta," kata Andri ketika dihubungi Wartakotalive.com, Kamis (20/7/2017).

Minitrans merupakan kendaraan angkutan seukuran MetroMini yang dikelola Transjakarta. Karoseri Minitrans buatan New Armada dengan mesin pabrikan Mitsubishi. Tujuan Minitrans sedikit demi sedikit mengikis angkutan MetroMini butut.

Menurut Andri, sebaiknya para pemilik melalui operator (PT MetroMini) yang mengadakan sendiri Minitrans. Tapi, kondisi PT MetroMini yang kacau membuatnya jadi tak bisa diandalkan. "Pengurusnya saja tak ada," kata Andri.

Padahal, Dishub tak bisa menunggu, sebab MetroMini butut ditargetkan lenyap di Jakarta pada 2018.

"Masa kita mau ngejar-ngejar operator buat merevitalisasi angkutannya. Pengurusnya saja tak ada. Nah, langkah Transjakarta menyediakan Minitrans beserta pembiayaannya ini merupakan bentuk intervensi Pemprov DKI," jelas Andri.

Tapi, lagi-lagi hal itu tak wajib. Artinya, pemilik MetroMini tetap boleh menjual sendiri MetroMini bututnya, lalu membeli sendiri kendaraan sejenis Minitrans.

Andri mengaku sangat senang apabila ada pemilik yang memilih mengganti sendiri MetroMini bututnya dengan sejenis Minitrans.

"Bagus itu, bisa menularkan ke pemilik lainnya dan membuat kuota 300 mobil tak habis dan bisa digunakan peminat lainnya. Pada akhirnya target revitalisasi 300 MetroMini tahun 2017 bisa terlampaui," tutur Andri.

Pengadaan armada Minitrans oleh Transjakarta dihargai Rp 560 juta pr unit dengan cicilan selama tujuh tahun melalui BNI Syariah. 

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw