TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan pihaknya akan menentukan anggota dewan yang melakukan studi ke Hongkong. Kepergian Anggota DPRD ke Hongkong untuk mempelajari proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Namun hal tersebut urung dilakukan lantaran pihaknya masih menunggu jawaban PT MRT terkait tambahan dana sebesar Rp 2,56 triliun dalam realisasi proyek tersebut.

"Ya untuk apa? kan kita mau studi, tapi itu (penggunaan dana Rp 2,56 triliun) belum dijawab (PT MRT)," ujar Taufik, di Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Taufik mempertanyakan alasan perubahan desain kereta bisa membuat anggaran proyek itu membengkak hingga mencapai Rp 2,56 triliun.

"Masa bikin perubahan desain (kereta), (anggaran bertambah) sampai setengah triliun?" tanya Taufik.

Lebih lanjut Politikus Gerindra itu berharap agar beban anggaran tersebut dibagi dua, yakni sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Terus kemudian kenapa biaya Rp 2,5 triliun enggak dibagi dua saja? pemerintah pusat dengan DKI," kata Taufik.

Ia pu mengira bertambahnya anggaran tersebut sebagai suatu kekeliruan.

"Saya kira dia (PT MRT) ada kekeliruan," pungkas Taufik.