TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan pihaknya hendak menentukan siapa saja anggota dewan yang akan melakukan studi ke Hongkong untuk mempelajari proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Namun hal tersebut urung dilakukan lantaran pihaknya saat ini masih menunggu jawaban PT MRT terkait tambahan dana sebesar Rp 2,56 triliun dalam realisasi proyek tersebut.

"Ya untuk apa?, kan kita mau studi, tapi itu (penggunaan dana Rp 2,56 triliun) belum dijawab (PT MRT)," ujar Taufik, di Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Taufik kemudian secara tegaa mempertanyakan mengapa perubahan desain kereta bisa membuat anggaran proyek itu membengkak hingga mencapai Rp 2,56 triliun.

"Masa bikin perubahan desain (kereta), (anggaran bertambah) sampai setengah triliun?," kata Taufik.

Lebih lanjut politisi Gerindra itu berharap agar beban anggaran tersebut dibagi dua, yakni sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat dan sebagian lainnya ditanggung pihaknya.

"Terus kemudian kenapa biaya Rp 2,5 triliun nggak dibagi dua aja?, pemerintah pusat dengan DKI," kata Taufik.

Ia pu mengira bertambahnya anggaran tersebut sebagai suatu kekeliruan.

"Saya kira dia (PT MRT) ada kekeliruan," ujar Taufik.