TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direksi dianggap melecehkan Pemerintah dengan menolak pengembalian dermaga utara JICT (Jakarta International Container Terminal) dan tetap mengalihkan ke TPK Koja.

Perbuatan tersebut berpotensi menggangu kelancaran operasional dan kepentingan nasional di pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia tersebut.

"Direksi JICT jelas arogan. Surat Otoritas Pelabuhan 11 Agustus jelas dan bersifat segera. Harusnya Dermaga Utara (JICT) harus kembali dioperasikan pekerja JICT karena produktivitasnya sudah teruji. Namun sampai hari ini ditolak. Ini kan namanya pelecehan kepada pemerintah," ujar Direktur Indonesia Port Watch, Syaiful Hasan, Rabu (16/8) di Jakarta.

Dalam surat Otoritas nomor UM.003/20/6/op pada 11 Agustus 2017, mengacu kepada hasil rapat koordinasi dengan Kepala Sudinaker Jakarta Utara terkait penghentian mogok kerja JICT, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok meminta agar pelayanan kegiatan operasional di JICT kembali normal.

Hal ini mempertimbangkan kepentingan nasional para pengguna jasa yang merasa terganggu dengan sangat rendahnya produktivitas dermaga tersebut.

"Publik jadi bisa menilai, ada apa dengan Direksi JICT. Dimana para Komisaris yang mengawasinya? Kalau niat mereka menghabisi pekerja dan mengorbankan pengguna jasa, penegak hukum segera menindak," ujar Syaiful.

Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Perhubungan, Bea Cukai, Direksi JICT dan Pelindo II. Otoritas Pelabuhan meminta agar Direktur Utama JICT segera melakukan normalisasi pelayanan.

"Sangat disayangkan ulah Direksi (JICT) ini. Pelindo II juga seakan membiarkan. Terlebih Hutchison. Sepertinya memang ada konspirasi yang sedang dijalankan dan stabilitas nasional terancam," kata Syaiful.

Dirinya berharap, polemik yang terjadi di JICT menjadi perhatian pemerintah dan penegak hukum.

"Agenda-agenda Direksi JICT dan orang-orang dibelakangnya harus dibongkar. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa berani melawan pemerintah? Ini harus diusut tuntas," kata Syaiful.