Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Golkar DKI Pertanyakan Lenyapnya ‎Anggaran Untuk Pembangunan RPTRA

Banyak pihak mempertanyakan hilangnya anggaran untuk pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak‎ (RPTRA).

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Golkar DKI Pertanyakan Lenyapnya ‎Anggaran Untuk Pembangunan RPTRA
Alex Suban/Alex Suban
Warga beraktivitas di taman dan arena Skate Park di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta Barat, saat diresmikan Rabu (22/2/2017). Peresmian ruang terbuka ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Warta Kota/Alex Suban) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan hilangnya anggaran untuk pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak‎ (RPTRA).

Salah satunya Fraksi golkar di DPRD DKI.

Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali Pertanyakan hilangnya anggaran tersebut dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2017.

Baca: Tukang Jamu di Bekasi Tewas Dibacok, Pelaku Diduga Geng Motor Karena Helm Rp 500 Ribu Hilang

Padahal penganggaran untuk RPTRA sudah disepkati di rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2017.

"Ini tiba-tiba hilang, ada apa ya, ‎saya minta ada klarifikasi biar masyarakat tahu apa yang terjadi," kata Ashraf Ali di Jakarta, Senin, (28/8/2017).

Menurut Ashraf penghapusan dana pengadaan lahan RPTRA tidak dapat dilakukan sepihak Pemerintah provinsi DKI.

Berita Rekomendasi

Jangan pula beralasan jika penghapusan dan karena walikota tidak siap atau adanya kesalahan nomenklatur.

Baca: Korban First Travel Ini Sudah Pegang Paspornya Kembali Setelah Ditelepon Polisi

"RPTRA sangat dibutuhkan masyarakat, tempat dimana warga bersosialisasi, olahraga, dan bersilaturahmi. Sekarang kalau itu dihapus bagaimana coba? Makanya kami protes," katanya.

‎Apabila memang alasannya walikota tidak siap, Ashraf menduga walikota tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan keinginan warga.

Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi


‎"Kalau walikota tidak mengerti kondisi masyarakatnya, kami akan mengusulkan walikota dipilih langsung oleh rakyat," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengaku bingung anggaran pengadaan lahan RPTRA tiba-tiba hilang bak ditelan bumi.

Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi

"Itu benaran atau disengaja? Salah betulan apa disengaja? Ini kan untuk pembebasan lahannya, betul wali kota tidak siap?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (26/8/2017).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas