Djarot Ingin Warga Tidak Hanya Melapor di Qlue, Tapi Bisa Menyelesaikan Sendiri
Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI juga telah meluncurkan program Cepat Respon Opini Publik
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi munculnya pemberitaan yang menyebut bahwa ada 13 Kelurahan di DKI yang mengabaikan ratusan aduan warga pada aplikasi Qlue, Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat angkat bicara.
Dalam konferensi pers yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, ia mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut pada beberapa waktu yang lalu.
"Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan evaluasi perkembangan dari sistem aplikasi Qlue ini," ujar Djarot, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Smart City (JSC) Lounge, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).
Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI juga telah meluncurkan program Cepat Respon Opini Publik yang dkenal sebagai CROP.
Baca: Fahd El Fouz: Saya Hanya Disuruh Priyo Budi Santoso dan Zulkarnaen Djabar
"Termasuk juga beberapa waktu yang lalu pemerintah DKI mengeluarkan satu program yang dikenal dengan CROP, Cepat Respon Opini Publik," kata Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu kemudian menyampaikan bahwa melalui pengembangan dan evaluasi tersebut, Pemprov DKI ingin masyarakat berperan secara aktif dalam melaporkan jika terjadi persoalan lingkungan yang ada di masing-masing wilayah.
Permasalahan tersebut tentunya dilaporkan melalui aplikasi Qlue, untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.
"Dari berbagai macam perkembangan dan evaluasi, pemerintah DKI menginginkan agar masyarakat aktif untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya melalui aplikasi Qlue," kata Djarot.
Kendati demikian, Djarot menegaskan, dirinya ingin agar masyarakat tidak hanya aktif melapor, namun juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekiranya merupakan masalah ringan.
Sehingga tidak harus melibatkan Pemprov DKI dalam menangani persoalan ringan tersebut.
"Di lain sisi, kita juga mendorong supaya masyarakat juga aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang harusnya bisa ditangani oleh masyarakat, tanpa bantuan dari petugas Pemprov," tegas Djarot.
Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Dian Ekowati.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.