TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto angkat bicara soal kabar perusahaan aplikasi layanan transportasi, Uber Indonesia yang menyuap polisi.

Suap itu terkait masalah izin wilayah kantor Uber Indonesia di Jakarta. Kantor Uber itu terletak di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk membuka usaha.

"Polri memandang, pembayaran yang diduga tak lazim itu masih dalam penyelidikan aparat Amerika Serikat, di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Tentu hal itu adalah dalam rangka penegakan hukum yang kemudian diduga ada hubungannya dangan petugas Polri," kata Setyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/9/2017).

Polri pun, kata Setyo, menghormati otoritas kepolisian AS yang sedang menangani kasus tersebut. Nantinya jika ditemukan ada fakta dan bukti yang sesuai dengan sistem pembuktian Indonesia, maka Polri akan berpegang teguh kepada hukum positif Indonesia.

"Polri tidak akan menolelir perbuatan pidana dan pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh oknum petugas Polri," tegas Setyo.

Hanya saja, kata dia, ada baiknya semua pihak menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan oleh otoritas penegak hukum di Amerika Serikat sambil memberikan ruang untuk Polri melakukan penyelidikan internal atas informasi itu.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan bahwa dirinya baru mendengar kabar suap tersebut.

"Saya baru dengar juga itu. Tadi sekilas saya baca di media sosial ada," kata Rikwanto di Jakarta, Rabu (20/20/2017).

Meski demikian, kata Rikwanto, pihaknya akan tetap mendalami kebenaran kabar dugaan suap Uber kepada polisi di Indonesia itu.

"Seperti apa, kami belum tahu. Tapi tetap kita akan dalami apa itu dan arahnya kepada siapa. Kami penyelidikan dulu apa yang dimaksud dalam berita itu," ujarnya.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Polri Tak Akan Tolerir Anggotanya yang Terima Suap Uber Indonesia