TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menyiagakan 20 ribu personel untuk mengamankan aksi untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada 29 September 2017 mendatang.

Aksi akan di gelar di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat (29/9/2017). ‎Selain menolak Perppu, dalam aksi nanti akan disuarakan penolakan terhadap paham komunisme. Polisi telah menyiapkam 20 ribu personel untuk mengamankan aksi.

"20 ribu personel termasuk Brimob-Brimob nusantara," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Azis menerangkan, perwakilan aksi akan melangsungkan pertemuan dengan Badan Inteloam di Mabes Polri hari ini.

"Dan nanti pengurusnya akan bertemu dahulu sama Badan Intelkam di Mabes Polri karena pemberitahuannya diakomodir Mabes. Kita jajaran Polda Metro siap mengamankan, prinsip elemen masyarakat yang melakukan demo kita siap amankan," ujar Idham.

Sementara itu, Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut juga meminta DPR menolak dan melawan kebangkitan PKI yang indikasinya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Baca: Polri Belum Temukan Anggotanya yang Terima Suap dari Uber

Slamet menambahkan, pihaknya juga akan mengingatkan DPR agar tak ada yang mencoba mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang memuat pembubaran PKI.

"Kami ingatkan kepada anggota dewan kalau sampai anggota dewan yang berusaha mencabut TAP MPRS 25/1966 akan berhadapan dengan umat Islam," ujar Slamet.

Sekitar 50.000 orang disebut akan turun ke jalan setelah sholat Jumat dilaksanakan. Massa tersebut kemudian akan merapat ke gedung DPR/MPR.

"Sudah banyak elemen yang akan bergabung dan nanti malam kepastian fiksnya," ujar Slamet.