TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pemberitaan media tentang adanya rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar meminta agar SN non aktif dan membentuk plt Ketua Umum, Ketua DPP Partai Golkar, Ali Wongso yang turut hadir dalam Rapat Pimpinan Harian DPP Partai Golkar hari Senin 25 September 2017, menegaskan bahwa rekomendasi itu masih mentah, dan naif serta bukanlah keputusan rapat pimpinan harian, apalagi keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar, sama sekali  keliru.

Ada lima orang yang berbicara terbuka menolak rekomendasi tersebut didalam rapat pimpinan harian ketika itu karena memang dasar pertimbangan rekomendasi itu diakui Ali Wongso tanpa dokumen survey yang rasional kritis dan proporsional sehingga cenderung naif dan tendensius.

"Saya sudah katakan dalam rapat jika rekomendasi mau diserahkan kepada Ketua Umum SN, agar supaya rekomendasi tersebut jangan dikesankan keputusan rapat, artinya hanya sebatas hasil kajian dari sekelompok orang tim kajian  yang tentunya belum punya bobot dan kekuatan putusan institusional," tutur Plt Ketua Umum SOKSI, salah satu ormas pendiri Golkar itu.

Ali Wongso sejak awal memahami bahwa apa yang sedang dialami Partai Golkar dan Ketua Umum SN hingga  sekarang ini tidak lepas dari dampak dan resiko 'pertarungan politik nasional' dua tahun terakhir ini hingga ke Pemilu 2019 mendatang. 

Menurutnya, ada kekuatan konspirasi politik tertentu yang tidak menghendaki posisi politik Partai Golkar dengan kepemimpinan SN termasuk di DPR RI yang komit membentengi kepemimpinan nasional Presiden Jokowi serta menjaga tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila.

Satu-satunya jalan bagi kepentingan politik mereka itu adalah mendorong pergantian SN dari Ketua Umum Partai Golkar dan dari Ketua DPR RI dengan segala cara, papar politisi senior Partai Golkar itu.

Terhadap turunnya elektabilitas Partai Golkar belakangan ini, mantan anggota Baleg DPR RI itu mengamati disebabkan beberapa faktor dan tentu harus diatasi dengan skala prioritas program aksi. 

Prioritas paling utama sekarang ini adalah menggerakkan program aksi konsolidasi besar-besaran di tingkat basis desa/kelurahan dan kecamatan dibidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi tingkat desa hingga bidang pembangunan utamanya pemberdayaan ekonomi rakyat, selain aktualisasi peran kerja-kerja-kerja seluruh kader disemua tingkatan lembaga legislasi dan pemerintahan. 

Sedangkan terhadap masalah pribadi Ketua Umum SN yang kini sedang mencari keadilan melalui pra-peradilan, semestinya sekarang ini semua kader Golkar dikatakan Ali Wongso ikut prihatin dan mendukungnya secara moril dan doa, janganlah sebaliknya mengelola sikon dan opini serta kesempatan untuk menyingkirkannya. Selain itu tidak rasional, itu juga tidak etis berpolitik.

Plt Ketua Umum. SOKSI itu menambahkan bahwa Ketua Umum hingga sekarang ini bukan berhalangan tetap sehingga fungsi Ketua Umum dapat didelegasikan kepada Ketua Harian dan Sekjen sebagaimana putusan rapat pleno dahulu atau jika diperlukan dapat ditambah dengan Ketua yang lain supaya lebih kuat, sebab karakteristik kepemimpinan  Partai Golkar selama ini kolektif kolegial.