TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap masyarakat bisa merasakan manfaat Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu, ia katakan usai menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Ia sangat berharap warga ibukota nantinya tidak perlu kesana kemari saat hendak membutuhkan pelayanan dan perizinan, baik izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI.

Baca: Ini yang Dirasakan Anies Setelah Fitting Baju Dinas Gubernur DKI

"Diharapkan benar-benar warga yang minta pelayanan itu, bisa datang kesini tanpa mondar-mandir," ujar Djarot, saat ditemui usai peresmian Mal Pelayanan Publik, di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).

Hal tersebut karena menurutnya, saat ini merupakan era pemerintah harus aktif mempermudah semua kebutuhan warganya, termasuk Pemprov DKI.

"Karena era nya pemerintah harusnya pro aktif untuk mempermudah urusan yang dihadapi publik," kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar itu pun kemudian menegaskan bahwa warga harus dimudahkan dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebaliknya, Pemerintah lah yang harus aktif dan tanggap dalam memenuhi kebutuhan warganya.

"Pemerintah yang (seharusnya) repot, masyarakat yang kita mudahkan," tegas Djarot.

Baca: Sandiaga Pakai Sepatu Pantofel Putih: Wah, Silau Men

Perlu diketahui, Mal Pelayanan Publik merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Tidak hanya dengan kementerian tersebut, Pemprov DKI juga melakukan kerjasama dengan unit pelayanan publik lainnya di ibukota.

Mulai sari tingkat pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga pihak swasta.

Diharapkan, melalui Mal Pelayanan Publik ini, warga bisa dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan mereka terkait perizinian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemprov DKI.

Melalui mal itu, beragam perizinan tersebut bisa diurus hanya pada satu tempat.

Berikut unit yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik itu, meliputi:

- Direktorat Jenderal Pajak

- Direktorat Bea dan Cukai

- Direktorat Jenderal Imigrasi

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

- Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

- Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

- Polda Metro Jaya

- Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

- Jasa Raharja

- BPJS Kesehatan

- BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta

- PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya

- Bank DKI

Sementara ruang pelayanannya terdiri dari 3 lantai.

Lantai pertama diisi counter pelayanan Pemprov DKI, layanan ekspres, layanan difabel, self service counter, serta loket pengambilan.

Sedangkan lantai dua diisi counter pelayanan DPMPSTP, ruang konsultasi, ruang prioritas, self service counter, Bank DKI serta pojok testimoni.

Kemudian lantai tiga, diisi unit-unit pelayanan dari kementerian, lembaga negara, BUMN serta BUMD.