TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan yang akan dilantik sebagai gubernur pada Senin (16/10/2017) hari ini mengatakan, bakal ada aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk Jakarta.

Dalam bekerja, Anies mengaku akan berpijak pada aturan tersebut, termasuk yang berhubungan dengan pemerintah pusat.

‎"Pusat sama pemerintahan ibu kota ada aturan dalam perundangan, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang semua itu menjadi landasan dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Kita bekerja berdasar aturan-aturan itu," kata Anies di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu, (15/10/2017).

Baca: Galaunya Istri Ruben Onsu Saat Berjuang Menyapih Anak Dari ASI, Begini Kisahnya

Namun, Anies enggan berkomentar ketika ditanya bagaimana sikapnya mengenai proyek reklamasi yang oleh pemerintah pusat moratoriumnya telah dicabut.

Keputusan pemerintah mengeluarkan izin pembangunan pulau buatan tersebut, bertolak belakang dengan sikap Anies yang menolak reklamasi.

"Kalau itu (reklamasi) besok saja setelah dilantik," ucap Anies.

‎Sebelumnya, Sudirman Said, tim sinkronisasi Anies-Sandi pada Jumat (13/10/2017) menegaskan, sikap menolak reklamasi belum berubah. Akan ada kajian komprehensif terhadap pulau yang kadung sudah dibangun.