TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan - Sandiaga Uno hingga kini konsisten akan menolak reklamasi di Utara Jakarta‎.

Sikap Pemprov DKI tersebut bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Pusat yang mencabut moratorium reklamasi pulau.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bahwa pemerintah pusat melanjutkan reklamasi.

Menurutnya, sikap pemerintah pusat hanya melanjutkan proyek pulau  yang sudah kadung jadi.

"Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan. Tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan‎," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (31/10/2017).

Baca: Pendidikan Sarana Paling Ampuh Tumbuhkan Karakter Masyarakat Terbuka dan Toleran

Kalla mengatakan pemanfaatan pulau reklamasi yang kadung jadi sudah dibicarakan pemerintah provinsi Jakarta.

Hal itu berarti pemerintah Provinsi Jakarta akan melanjutkan  pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi, hanya saja pemanfaatannya yang dikaji.

"Kalau pemerintah DKI mengatakan bagaimana penggunaannya itu berarti kan yang ada tentu harus dilanjutkan, yang baru ya tidak, menurut pendapat DKI," katanya.

Kalla sependapat bila pulau reklamasi yang sudah kadung jadi, dilanjutkan pembangunannya. Menurutnua pulau yang sudah terlanjur jadi tidak mungkin dibongkar.

‎"Lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,"ujarnya.

Untuk diketahui dari 17 rencana reklamasi di Utara jakarta, terdapat tiga pulau yang sudah kadung jadi. Pulau tersebut yakni, pulau C, D, dan G.

Sejumlah pihak mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta merubah peruntukan pulau tersebut untuk kepentingan masyarakat dan nelayan.