TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan sebesar 8,71 persen dari UMP tahun lalu ini, menuai protes terutama dari para aktivis buruh.

Mereka berencana melakukan aksi demo untuk menolak UMP DKI yang disahkan oleh Gubernur DKI.

Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah membangun komunikasi dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

"Saya sudah undang ketua KSPI pak Said Iqbal, kebetulan beliau di Jenewa saya sudah SMS, belum dibalas, beliau sahabat saya," ujar Sandi di Balai Kota, Jumat (3/11/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018, sebesar Rp 3.648.035 di Balai Kota, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017) lalu.

Baca: Generasi Milenial Pilih Jokowi Ketimbang Prabowo

Menurutnya, kenaikan tersebut sudah terbantukan dengan program bagi pekerja yang bergaji UMP seperti pengadaan transportasi terjangkau dan paket belanja dari PD Pasar Jaya.

"Kenaikan cukup signifikan KHLnya sebelumnya 3,1 terus 3,68. Kita melihat juga biaya hidup sangat tinggi oleh karena itu kita intervensi dengan pengadaan tranportasi lebih terjangkau," katanya.

" Teman-teman kaum buruh ber-KTP Jakarta, bergaji UMP, akan ada layanan transportasi gratis di kantong-kantong dimana buruh bekerja. Segi belanja keseharian di PD pasar jaya kita berikan paket yang membantu kehidupan merka. Komitmen kami meningkatkan kesejahteraan kaum buruh 100 persen itu kita junjung tinggi," ujar Sandi.

Sebelumnya, Ketua Umum FSP Farkes Reformasi (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi), Idris Idham menegaskan FSP Farkes Reformasi yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan turut serta dalam aksi buruh yang akan berlangsung pada 10 November 2017.