APBD DKI Naik, tapi Subsidi Daging Sapi di Jakarta Distop
Peningkatan APBD yang diketahui sebesar Rp 77, 1 triliun, sementara subsidi daging sapi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) justru dihapuskan.
Editor: Fajar Anjungroso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beragam pertanyaan muncul sesaat pemberitaan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2018 yang disahkan oleh DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/11/2017) kemarin.
Terlebih mengenai peningkatan APBD yang diketahui sebesar Rp 77, 1 triliun, sementara subsidi daging sapi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) justru dihapuskan.
Pemberitaan tersebut segera viral mengalahkan pamor penangkapan Ketua DPR RI, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/11/2017) dini hari.
Sebagian besar netizen berprasangka adanya indikasi korupsi, ketidakberpihakan kepada rakyat kecil hingga saling menyalahkan lantaran telah memilih pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Salah satunya disampaikan oleh Aditya Wishnu @adityawishnu.
Dia menilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 77,1 triliun merupakan APBD tertinggi dibandingkan dengan selama empat tahun terakhir, namun Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru dihapuskan yang berujung pada hilangnya subsidi daging murah kepada warga miskin ataupun pemegang KJP.
Baca: Kapoda Jatim Serahkan Kaki Palsu Buatan Jerman untuk Dua Anggotanya yang Diamputasi
"Nilai anggaran DKI 2018 mencapai Rp 77,1 triliun, tertinggi selama 4 thn terakhir, namun PMD untuk subsidi daging murah pemegang KPJ distop. Belum lagi defisit Rp 2,5 triliun padahal baru mulai. Warbiasah Governor!!," tulisnya.
Pemangkasan subsidi seperti pada PT Dharmajaya selaku pengelola rumah potong hewan milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 38 miliar pun diperkirakan Rumono Elang lewat akun @rumono0410 juga akan terjadi pada sejumlah BUMD.
Hasilnya, sejumlah kebijakan dan bantuan yang sebelumnya diterima warga kecil juga akan dihapuskan.
"Defisit anggaran 2,5 T itupun kalau target PAD DKI Jakarta tercapai 100%, kalau enggak ya pasti lebih dr 2,5 T. Nutup kekurangannya pakai apa? Hutang? Cutting budget anggaran yg berpihak ke rakyat seperti KJP?," tulis Rumono.
"Mau dikata apa lagi...mau nyinyir..? Tengok aja pendukung nya mreka lbih galak. Lbh baik jdi penonton ajalah..tpi yg pasti baju oren masih bnyk kok di KPK," tulis akun @bersatulah NKRI.