TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 105 Anggota DPRD DKI Jakarta sepakat mobil dinasnya ditarik lantaran memilih menerima uang transportasi sebesar Rp 21 juta per bulan.

Uang transportasi bakal mulai diterima pada 2018 mendatang.

Sedangkan mobil dinas sudah mulai ditarik Pemprov DKI Jakarta mukai akhir tahun 2017. Hanya mobil dinas Ketua DPRD DKI saja yang tak ditarik. Sebab statusnya melekat dan diatur undang-undang.

Tapi di forum sinkronisasi RAPBD 2018, justru muncul anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional anggota dewan. Anggaran masuk ke Sekretariat DPRD dengan jumlah Rp 542,8 juta.

Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi mengaku heran masih ada saja anggaran perawatan mobil dinas.

Baca: Mengapa BPKB Hilang Perlu Diberitakan di Koran Dulu

"Mobilnya sudah ditarik. Mau mobil mana lagi yang dirawat," kata Ucok ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (21/11/2017).

Anggaran sebesar itu tak masuk akal juga apabila hanya untuk perawatan mobil dinas ketua dewan.

"Anggaran perawatan sampai Rp 500 juta sih lebih baik tak usah dirawat saja mobilnya. Nanti beli mobil baru saja akhir tahun," ejek Ucok.

Menurut Ucok, anggaran itu mesti dihapus dan semestinya perawatan mobil dinas ketua dewan bisa ditanggung sendiri oleh pemegangnya.