TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Alun-alun Tengku Amir Hamzah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara penuh sesak manusia.

Ribuan orang datang, berjubel menyambut Presiden Joko Widodo yang akan membagikan 9.000 sertifikat tanah.

Mereka adalah masyarakat Langkat, Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang (Mebidang).

Jokowi pun mendapat banyak salam dari warga yang hadir. Beberapa di antaranya mengenalkan diri dengan marga mereka "Siregar" ataupun "Nasution".

“Sekarang saya sudah menjadi keluarga besar Sumatera Utara. Tadi ada yang menyalami saya sambil bilang, 'Pak saya Siregar, Pak saya Nasution'. Saya bilang, iya saya ngerti... Kita semua bersaudara," ujar Jokowi di Langkat, Jumat (24/11/2017).

Untuk diketahui, Jokowi baru saja menikahkan anaknya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution yang berasal dari suku Batak Mandailing. Karena menikahi Bobby, Kahiyang pun diberi gelar oleh pihak keluarga ibu Bobby yang bermarga Siregar.

Proses pemberian gelar dilakukan melalui sebuah acara adat bernama Mangalehan Adat pada 21 November lalu.

Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya selalu menjaga persaudaraan antar sesama. Sebagai negara yang besar dengan adat istiadat, suku dan agama yang berbeda-beda, masyarakat diharapkan dapat menjaga kebhinekaan dan menjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Jokowi juga sempat menjelaskan alasannya kenapa menginjakkan kaki ke Langkat, "Saya belum pernah ke mari".

Kembali dia mengajak masyarakat hidup rukun. Apalagi sebentar lagi akan berlangsung pemilihan kepala daerah dan presiden, pilihlah yang terbaik, katanya.

"Coblos, setelah itu rukun lagi. Kita sadari, dengan wilayah yang luas, dengan 714 suku, dan agama yang berbeda, sangat rentan terjadi perpecahan. Tapi kita harus bisa menjaganya tetap harmonis,” pungkas Jokowi.

Pemberian sertifikat

Di dalam acara pemberian sertifikat, Jokowi menyebutkan untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional, dari 127 juta tapi baru 46 juta yang mendapat sertifikat.

"Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai. Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,” katanya disambut tepuk tangan.

Alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah tersebut, karena banyak mendapat informasi saat turun ke desa-desa ada konflik tanah di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang harus kehilangan tanahnya karena kalah saat mencari keadilan di pengadilan.

Menurutnya, kalau sudah memiliki sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang.

"Saya pesan, simpan baik-baik. Laminating dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, kalau rumahnya bocor bisa rusak. Kalau mau 'disekolahkan' (digadai) sertifikatnya, uangnya digunakan untuk hal-hal positif seperti modal usaha," ucapnya.

“Saya tahu karena saya sering turun ke kampung-kampung. Saya pesan, pakailah bank yang agunannya rendah seperti KUR, cuma 9 persen. Kalau pinjam uang, tolong dihitung dulu. Kalau tidak cukup uangnya lebih baik disimpan saja. Kalau keliru hitungnya, sertifikatnya hilang disita bank," sambung Jokowi.

Misalnya dapat pinjaman Rp 300 juta, lanjut dia, jangan Rp 150 jutanya dibelikan mobil atau motor. Paling tiga atau enam bulan selanjutnya sertifikat jadi milik bank.

"Kalau minjam, gunakan untuk modal usaha, jangan buat gagah-gagahan,” ujarnya.(Kontributor Medan, Mei Leandha)

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Jokowi: Tadi yang Salami Saya Bilang, "Pak Saya Siregar, Pak Saya Nasution"